Mentan: Rp22 triliun lepaskan ketergantungan beras impor

Pekanbaru (Antara Jogja) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan perhatian terbesar pemerintah melalui APBN diberikan untuk pengembangan sektor pertanian yang mencapai lebih dari Rp22 triliun guna mewujudkan swasembada pangan dan melepaskan ketergantungan pada beras impor.

"Dana sebesar itu hanya khusus untuk pertanian. Kita semuanya ingin pangan nasional bangkit, dan tentunya tidak rela generasi kita bergantung pada impor yang akhirnya hanya mewariskan penderitaan. Negara kita adalah negara merdeka dan berdaulat, maka juga harus berdaulat pangan," kata Mentan kepada pers di Pekanbaru, Rabu (4/3) malam.

Ia mengatakan, dengan alokasi dana sebesar itu, Kementan berkomitmen untuk memenuhi apa yang memang dibutuhkan oleh para petani. Bahkan sebagai bentuk kecintaan terhadap petani, dirinya memotong biaya hotel, perjalanan dinas, operasional kantor, serta kegiatan seremoial guna membantu para petani.

"Ini bedanya Kementerian Pertanian sekarang, apa yang dibutuhkan dan diminta oleh petani, bukan apa yang diprogramkan oleh keinginan pemerintah. Pola kita harus berubah dan mindset kehidupan para petani juga mesti berubah," katanya.

Selama empat bulan setelah dilantik menjadi Menteri Pertanian, kata Arman, dirinya telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, salah satunya pengadaan 10.000 unit traktor yang disebar ke seluruh indonesia.

"Ini pertama kali sejak Indonesia merdeka," katanya.

Termasuk soal kebijakan pelarangan impor beras, Arman menegaskan dengan keseriusan para petani, maka produksi beras dalam negeri cukup tanpa harus impor dari negara lain. Kalau beras impor membanjiri Indonesia, maka para petani bisa bangkrut total.

Amran mengatakan, selama ini ada triliunan rupiah kerugian negara akibat salah pola dan pikir. Bila dulu pupuk beli pakai tender, maka sekarang tidak ada tender untuk pengadaan pupuk.

"Ini terjadi di seluruh Indonesia, tanaman tidak bisa menunggu tender. Kami sudah teken kesepakatan bersama Kapolri, Jaksa Agung dan BPKP. Kalau cerita masalah pangan jangan dipersulit, lebih baik dipermudah," katanya.

Mentan juga mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedaulatan pangan nasional. Seluruh pemda diharapkan memiliki program yang sejalan untuk membebaskan negara ini dari ketergantungan beras impor.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya juga telah mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau agar memulai membuka lahan pertanian khususnya padi.

"Dan ini telah dilaksanakan oleh sejumlah daerah kabupaten yang ada di Riau. Hasilnya baik," katanya.

Beberapa daerah yang dimaksuk Plt Gubernur Riau adalah Kabupate Kepulauan Meranti, Siak dan Kabupaten Kampar. Khusus di Kampar, bahkan pemda setempat kian gencar menjalankan program pertanian yang sejalan dengan program pusat.

Bupati Jefry Noer tidak hanya mengedepankan target swasembada pangan, namun juga sejalan dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh. (KR-FZR)