Bantul siapkan kajian standarisasi desa wisata

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyiapkan kajian sebagai bahan untuk melakukan standarisasi desa wisata di wilayah setempat pada 2015.

"Desa wisata di Bantul hingga saat ini belum ada standarisasi, sehingga kami berencana membuat kajian-kajian untuk standarisasi desa wisata pada 2016," kata Kasi Kemitraan Usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul Issri Putranti, Rabu.

Menurut dia, penyiapan kajian standarisasi desa wisata dilakukan menyusul telah selesainya kajian standarisasi desa wisata oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tahun ini, sehingga standarisasi desa wisata di Bantul diupayakan bisa dilakukan tahun depan.

"Kami tidak bisa membuat regulasi terlebih dulu sebelum regulasi yang sama selesai dibuat Pemda DIY, sebab kabupaten juga mengikuti instrumen di atasnya, dan tahun ini mereka (DIY) gunakan untuk tahapan sosialisasi," katanya.

Ia mengatakan, standarisasi desa wisata di Bantul sendiri akan dilakukan untuk menentukan mana yang layak jadi desa wisata, termasuk nantinya kaitannya dengan klasifikasi desa wisata mengingat tidak setiap desa wisata mempunyai ciri khas yang sama.

"Selama ini dari 36 desa wisata se-Bantul yang tercatat di dinas memang belum ada standarisasinya, sehingga selama ini yang menjadi parameter desa wisata di Bantul hanya dilihat dari jumlah kunjungan tamu saja," katanya.

Dengan demikian, kata dia nantinya dalam kajian standarisasi desa wisata setidaknya akan ada beberapa parameter yang diterapkan, yakni selain unik dan punya potensi yang layak jual, juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu menerima kunjungan tamu.

Selanjutnya, kata dia, setiap desa wisata sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur memadai, jumlah kunjungan tamu tinggi serta kemitraan dengan pihak terkait.

"Jika parameter itu benar-benar diterapkan, mungkin nantinya hanya sepertiga atau sekitar 10 desa wisata yang akan lolos standarisasi, sehingga yang lain perlu ada upaya pembinaan untuk memenuhinya," katanya.

(T.KR-HRI)