Pemkab sambut baik pembayaran elpiji nontunai

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik kebijakan Pertamina memberlakukan pembayaran nontunai pemesanan elpiji tiga kilogram bersubsidi melalui transfer melalui Bank Rakyat Indonesia.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DisperindagESDM) Kulon Progo Niken Probo Laras didampingi Kasi Energi, Minyak, dan Gas Bumi Idhiar Nugroho di Kulon Progo, mengatakan, pangkalan yang memesan elpiji tiga kilogram (kg) terlebih dahulu mengirim sejumlah uang ke BRI, dua hari sebelum dikirim.

"Tujuannya untuk meminimalisir biaya tambahan yang dilakukan oleh sopir pengangkut elpiji. Selain itu, pembayaran melalui pesan singkat atau SMS Banking sangat aman dan mempermudah kontrol kebutuhan elpiji," kata Niken.

Ia mengatakan setiap pangkalan melalukan transaksi melalui SMS Banking, dimana pemilik pangkalan terlebih dahulu memdaftarkan diri ke bank untuk mendapatkan nomor registrasi. Setelah itu, pemilik pangkalan membuka store IR dengan memasukkan identitas agen, dilanjutkan mengetik nilai nominalnya, dan mengetik identitas pangkalan dan PIN SMS Banking.

Sekali transaksi dalam pemesanan elpiji tiga kilogram maksimal Rp100 juta.

"Pemilik pangkalan sangat antusias kebijakan Pertamina. Namun juga, ada pangkalan yang berapa di pelosok masih kebingungan cara pembayaran. BRI siap memberikan pengarahan bagi pemilik agen yang akan memesan elpiji," katanya.

Menurut dia, cara ini cukup efektif untuk mengontrol kebutuhan elpiji di masyarakat. Selain itu, bisa menekan tingginya elpiji. Namun demikian, ia mengatakan, pemerintah pusat dah Pertamina harus membuat kartu kendali pengguna elpiji tiga kilogram bersubsidi.

Saat ini, semua kalangan atas hingga bawah menikmati subsidi elpiji. Apabila dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan alokasi per kabupaten/kota tiap tahunnya akan terus berkurang. Padahal, kenaikan kuota elpiji tidak lebih dari 10 persen dari kebutuhan per tahunnya.

"Distribusi elpiji yang bersubsidi harus menggunakan kartu kendali. Kami sudah mengusulkan ini, tapi baru akan dilaksanakan pada 2018," katanya.***3***

(KR-STR)