Pukat: PDIP seharusnya dukung Jokowi berantas korupsi

Yogyakarta, 8/4 (Antara) - PDI Perjuangan seharusnya mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi dengan tidak menempatkan kadernya yang terlibat korupsi dalam kepengurusan partai, kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim.

"Sungguh ironi jika PDI Perjuangan (PDIP) tidak mendukung pemberantasan korupsi yang menjadi agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menempatkan kadernya yang terlibat korupsi dalam kepengurusan struktural DPP PDIP," katanya di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, PDIP akan menggali kuburnya sendiri jika dalam kongres di Bali ketika menentukan siapa yang menduduki jabatan di DPP PDIP masih memilih kader yang terlibat korupsi.

"PDIP akan menggali kuburnya sendiri jika Megawati sebagai ketua umum partai masih memilih pengurus DPP yang terlibat korupsi," katanya.

Ia mengatakan PDIP sebagai partai yang sudah senior dapat berkaca dari rontoknya Partai Demokrat manakala beberapa pengurusnya tersangkut korupsi, dan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"PDIP sebagai partai yang mendukung pemerintah seharusnya juga mendukung Presiden Jokowi dalam mewujudkan Nawa Cita yang salah satu di antaranya adalah pemberantasan korupsi," katanya.

Menurut dia, janji Megawati bahwa kader yang duduk di kepengurusan partai harus bebas dari kasus hukum termasuk tidak terlibat korupsi merupakan janji politik saja sehingga sulit untuk dipercaya.

"Masyarakat Indonesia akan menyaksikan apakah janji Megawati tersebut janji politik atau tidak. Jika masih memilih kader yang terlibat korupsi menjadi pengurus partai maka janji tersebut hanya janji politik semata," katanya.

Koordinator Antikorupsi Yogyakarta Tri Wahyu KH mengatakan Kongres Ke-4 PDIP di Bali akan menjadi taruhan bagi partai tersebut apakah masih menjadi partai "wong cilik" atau partai yang melindungi koruptor.

Menurut dia, kalau masih menjadi partai "wong cilik", para pengurus DPP PDIP yang terpilih nanti adalah kader-kader yang terbebas dari kasus korupsi.

Namun, jika masih menampung kader yang terlibat korupsi berarti PDIP menjadi partai yang melindungi koruptor.

Ia mengatakan pihaknya akan menjalin hubungan dengan pegiat antikorupsi di Bali untuk memantau Kongres PDIP apakah dalam program kerjanya benar-benar mendukung pemberantasan korupsi atau tidak.

"Jika PDIP masih ingin membangun kejayaan dan kebesaran partai maka singkirkan orang-orang yang terlibat dalam korupsi. Jika tidak maka tragedi Partai Demokrat akan menimpa PDIP," katanya.***2***

(B015)