Disperindagkopesdm: ada migrasi pengguna elpiji 12 kg

id elpiji

Disperindagkopesdm: ada migrasi pengguna elpiji 12 kg

Ilustrasi elpiji 12 kg (Foto antaranews.com)

Gunung Kidul  (Antara Jogja) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengakui terjadi migrasi dari pengguna elpiji 12 kilogram ke tiga kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan ESDM (DisperindagkopESDM) Gunung Kidul Hidayat di Gunung Kidul, Minggu, megakui ada migrasi dari pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg karena kenaikan harga.

"Memang ada migrasi dari gas 12 kg ke 3 kg. Namun kami belum bisa memastikan berapa jumlahnya," kata Hidayat.

Ia mengatakan pemerintah sudah berupaya mengajukan penambahan kuota tidak mampu membendung permintaan terhadap LPG yang terus mengalami peningkatan.

"Selama harga elpiji 12 kg fluktuatif akan sulit mencegah peningkatan permintaan gas 3 kg," katanya.

Akibat tingginya harga elpiji 12 kg, sejumlah kecamatan di Gunung Kidul mengalami kesulitan memperoleh gas. Hal ini diduga karena kenaikan harga elpiji 12 kg.

Warga Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Wastini mengatakan pihaknya mengalami kesulitan gas sejak beberapa hari terakhir.

"Dampak dari kekosongan stok menyebabkan kenaikan harga pertabung untuk gas 3 kg. Saat ini, gas 3 kg mencapai Rp19 ribu per tabung," kata dia.

Dia mengatakan kelangkaan elpiji 3 kg membuat dirinya khawatir. Selama ini keluarganya menggantungkan alat memasak dari kompor gas yang bersumber dari gas 3 kg. "Saat ini cukup sulit mencari gas 3 kg," katanya.

Erwin Hidayat salah satu pengusaha Loundry di Wonosari yang menggunakan elpiji 3 kg untuk pengering, mengakui hal serupa. Bahkan dia harus mencari gas sampai ke kecamatan Playen.

"Di wonosari sangat sulit mendapatkan gas 3 kg, saya harus membeli ke Playen," katanya.

Dia berharap kepada pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini. Pada awal konversi dari minyak tanah ke gas, pemerintah menjamin akan ada stok karena produksinya berlimpah.

"Pemerintah harus mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini karena pengusaha kecil seperti kami bisa gulung tikar," kata Erwin.

(KR-STR)