DKP diminta lapor gubernur terkait relokasi tambak

Bantul, (Antara Jakarta) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melapor kepada Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait rencana relokasi tambak udang tidak berizin di kawasan pantai selatan.

"Saya sudah meminta Kepala DKP DIY Andung Prihadi segera melapor kepada Gubernur DIY karena saat pembicaraan membahas hal itu, Gubernur belum tahu," kata Bupati Bantul Sri Surya Widati terkait rencana relokasi tambak udang di Bantul, Minggu.

Menurut dia, relokasi tambak udang di kawasan pantai selatan Bantul, rencananya memanfaatkan lahan seluas 45 hektare di wilayah Desa Srigading, Kecamatan Sanden.

Ia mengatakan, DKP DIY sebagai stakeholder yang berwenang mengurusi relokasi tambak udang ini diminta lapor ke Gubernur DIY karena lahan yang akan digunakan sebagai relokasi sudah tidak ada masalah, baik pemerintah desa maupun warga yang ada di sekitar lahan tersebut.

"Ini sudah melalui pembahasan panjang di DKP DIY sehingga tinggal minta persetujuan ke pemerintah pusat. Sepertinya juga sudah ada `angin segar` dari pusat. Dalam waktu dekat ini DKP DIY akan melapor Gubernur," katanya.

Sementara itu, terkait dengan lahan relokasi tambak udang tersebut, pihaknya sudah memastikan bahwa lahan tersebut tidak produktif atau tidak subur untuk lahan pertanian sehingga sesuai aturan tata ruang wilayah tidak ada yang dilanggar.

"Tanahnya tidak dipakai untuk pertanian dan pemerintah desa dengan warga sudah sepakat, sehingga diizinkan oleh desa untuk tambak, kemudian nanti warga desa ikut jadi petambak," katanya.

Namun demikian, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan berapa petani setempat yang akan ikut mengembangkan tambak udang tersebut, sebab hal tersebut akan ditentukan dalam kebijakan yang diambil pemerintah selanjutnya.

"Saya tidak tahu, tidak hapal jumlahnya. Namun yang penting petani akan menjadi bagian dari petambak, dan mereka sudah sepakat akan terjun jadi petambak juga.

(T.KR-HRI)