Masyarakat Gedongkiwo harapkan pembangunan infrastruktur terkoordinasi baik

Yogyakarta (Antara Jogja) - Masyarakat di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, mengharapkan program pembangunan sarana dan prasana infrastruktur bisa terkoordinasi dengan baik.
Warga RW 09 Gedongkiwo Tri Suranto di Yogyakarta, Senin, mengatakan, keberlanjutan program pembangunan fasilitas infrastruktur, seperti talud, saluran air limbah hingga saluran air hujan butuh perawatan agar bisa bermanfaat bagi warga.
"Mohon ada perhatian perawatan sarana prasarana yang ada. Sudah banyak yang rusak dan butuh diperbaiki," kata Tri Suranto dalam kegiatan reses anggota DPRD DI Yogyakarta Eko Suwanto di kelurahan Gedongkiwo, Yogyakarta.
Menurut dia, saat musim penghujan ada cukup banyak titik fasilitas yang rusak seperti jalan berbatasan dengan wilayah Bantul, yang tidak kunjung diperbaiki.
Warga yang selama ini sudah cukup aktif bergotong royong, meminta saat ada program, bantuan tidak asal diterima.
"Sekarang musim hujan, di sejumlah titik talud juga rusak butuh perbaikan," katanya.
Sejumlah masukan yang lain, terkait dengan permintaan penghijauan dan memperindang ruas jalan di RW 10, keberadaan gardu ronda yang bermanfaat untuk keamanan lingkungan hingga kebutuhan pendanaan untuk pawai budaya yang selama ini dibiayai secara swadaya oleh warga.
Masukan yang lain, warga mengkritik adanya penyaluran bantuan untuk warga miskin, yang salah sasaran.
Lurah Gedongkiwo Supiyatun menjelaskan dalam perencanaan pembangunan di Musrenbangdes sudah memasukan usulan paket pembangunan. Tahun ini, pemerintah daerah menetapkan Gedongkiwo sebagai kelurahan Siaga Bencana.
"Kami akan manfaatkan dan dorong warga berpartisipasi aktif dalam program itu. Ada sejumlah kebutuhan peralatan untuk tangani bencana, yang belum kita miliki. Kami siapkan juga warga bisa aktif terlibat dalam pelatihan tanggap bencana," katanya.
Ketua Komisi A DPRD DI Yogyakarta Eko Suwanto menyatakan sejumlah hal terkait bidang kerja di Komisi A akan segera merespon dan menyampaikan masukan warga.
"Ada yang bisa langsung saya respon. Soal penanganan bencana alam, DPRD DIY mendukung langkah Gubernur melalui BPBD DIY berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota melakukan antisipasi dan penganggulangan bencana, selain melalui pelatihan, bantuan sarana prasarana, bantuan untuk rumah rusak akibat bencana, bantuan kesehatan dan bantuan logistik. Pemda juga bertanggungjawab laksanakan Perda RTRW secara konsisten," katanya.
Secara khusus, Eko Suwanto memberi perhatian terkait bencana banjir yang melanda kota Yogyakarta beberapa waktu terakhir. Guna penyelesaian banjir, tidak akan bisa selesai hanya dengan bangun talud tanpa selesaikan masalah-masalah di hulu lereng Merapi.
"Di sepanjang alur sungai, beban daerah aliran sungai sudah padat penduduk. Ada pelanggaran dalam pembangunan hotel, apartemen, kondominium dan hunian di pinggir sungai, itu penyebab banjir yang perlu di urai. Pemda dan masyarakat harus punya komitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Jangan biarkan tanah dan sungai dimakan genderuwo. Ka i sedih, tiap tahun di DIY kehilangan 250 hektare lahan perhatian akibat perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian," katanya.
Terkait berbagai pelanggaran yang disinyalir terjadi, dirinya berharap pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki bisa tegas dalam penegakan aturan. Ke depan, perlu juga dipikirkan bagaimana menjamin dan mengerem laju perubahan lahan.
"Adanya pembiaran oleh kepala daerah terkait perubahan penutukan lahan di Sleman akibatkan perusakan lingkungan, ini butuh perhatian tegas. Kita dukung usaha mengatasi banjir di Jogja secara integratif oleh kabupaten kota se DIY dalam koordinasi gubernur," katanya.