Medan (Antara Jogja) - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia menjadi "ujian" bagi kelangsungan proses pemilihan secara langsung.
Anggota DPR RI Fadly Nurzal di Medan, Sabtu, mengatakan sebelum UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan, terjadi perdebatan yang cukup sengit di lembaga legislatif.
Di satu sisi, ada pihak yang menginginkan agar pemilihan secara langsung melalui pilkada tersebut dipertahankan karena dianggap bagian dari kemerdekaan berdemokrasi.
Pihak tersebut menilai pemilihan secara langsung memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang diminati dan dianggap dapat menyahuti aspirasinya.
Pilkada juga ingin dipertahankan karena memberikan kesempatan lebih luas bagi tokoh nonformal untuk menjadi pemimpin di daerah tertentu.
Namun di sisi lain, ada juga pihak yang menginginkan pemilihan secara langsung yang diterapkan dalam pilkada tersebut dihentikan dan diganti dengan pemilihan melalui legislatif.
Pihak tersebut menilai pilkada secara langsung yang diterapkan selama ini dinilai cukup "mahal" karena menghabiskan anggaran yang relatif besar.
Lain lagi dengan kemungkinan adanya konflik sosial akibat adanya kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan dalam memberikan dukungan kepada calon yang bertarung dalam pilkada.
Namun, setelah melalui diskusi dan perdebatan yang cukup panjang, disepakati agar pilkada secara langsung masih tetap diberlakukan pada tahun 2015.
Meski disepakati, penyelenggaraan pilkada serentak tersebut akan diawasi untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan kegiatan serupa pada tahun-tahun selanjutnya.
"Jadi, ini menjadi proses evaluasi apakah pilkada dapat diteruskan pada masa mendatang atau tidak," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Secara pribadi, Fadly Nurzal mengakui jika pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak tersebut memiliki banyak kerawanan, terutama praktik politik uang (money politic).
Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus dapat memanfaatkan pilkada yang akan diselenggarakan tersebut secara cerdas dan bijaksana guna menghadirkan proses demokrasi yang berkualitas.
I023
