KPU Bantul segera mutakhirkan data pemilih pilkada

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memerintahkan panitia pemilihan kecamatan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih guna pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015.

"Setelah pelantikan ini, proses awal dan tugas pertama yang akan dilakukan teman-teman PPK segera melakukan pemutakhiran data pemilih," kata Komisioner KPU Bantul Didik Joko Nugroho di sela-sela acara pelantikan 85 PPK di Bantul, Jumat.

Menurut dia, sebanyak 85 PPK yang dilantik dan diambil sumpah jabatan tersebut akan melakukan pengkordinasian terhadap tugas teknis untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di 17 kecamatan, yang masing-masing kecamatan berjumlah lima orang PPK.

"Dari sisi tugas pokok mereka akan melakukan koordinasi secara teknis di masing-masing kecamatan, dan untuk tahapan pemutakhiran data pemilih sampai Juli, sebelum proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada Agustus," katanya.

Didik mengatakan, seluruh anggota PPK tersebut mayoritas merupakan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan memahami tentang penyelenggaraan pemilu, sebab mayoritas pernah menjadi penyelenggara pemilu.

"Latar belakang mereka sudah pernah menjadi penyelengga pemilu baik di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) ataupun KPPS, artinya permasalahan kepemiluan bukan hal yang baru bagi mereka," katanya.

Sedangkan terkait dengan prosentase keterwakilan PPK perempuan yang diawal perekrutan dianjurkan agar minimal 30 persen, Didik mengatakan, jumlah anggota PPK yang dilantik tersebut tidak mencapai 30 persen dari sejumlah 85 orang.

"Dari 85 PPK itu, sebanyak 19 orang PPK perempuan, memang tidak sampai 30 persen, tapi itu sudah cukup lumayan dan minimal tiap kecamatan ada perempuan, kami telah perjuangkan keterwakilan perempuan di masing-masing kecamatan," katanya.

Sementara itu, kata dia, usai pelantikan, seluruh anggota PPK wajib mengikuti orientasi tugas terkait dengan kepemiluan, dan orientasi tersebut menghadirkan narasumber dari akademisi dan lembaga yang berkompeten dengan penyelenggaraan pemilu.

"Orientasi ini bertujuan menanamkan semangat independensi dan integritas PPK sebagai penyelenggara pemilu, kami menghadirkan beberapa narasumber dari Fisipol UGM, KPU DIY dan Bawaslu DIY," katanya.

KR-HRI