PDI Perjuangan DIY konsolidasi pemenangan Pilkada 2015

id PDIP

PDI Perjuangan DIY konsolidasi pemenangan Pilkada 2015

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto (Foto Eko Suwanto/dok pribadi)

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Dewan Pimpinan Daerah Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan rapat koordinasi daerah dalam melakukan konsolidasi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2015 dan 2017.


"Kami mentargetkan Pilkada 2015 di Kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan Bantul, calon yang diusung PDI Perjuangan menang dengan demokratis dan gotong royong," kata Wakabid Komunikasi Politik Agitasi dan Propaganda DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin.


Dia menambahkan Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo ditargetkan dimenangkan calon yang diusung PDI Perjuangan.


Ia mengatakan strategi pemenangan adalah partai menyatu dalam satu tarikan nafas dengan rakyat secara gotong royong.


"Kami yakin bahwa ideologi Pancasila 1 juni 1945, kami percaya bahwa gotong royong akan mengalahkan "duitisme" atau politik uang," kata Eko.


Eko mengatakan kemenangan Pilkada 2015 dan 2017 akan dipersembahkan untuk kesejahteraan dan ketentraman rakyat sesuai perintah Pancasila dan UUD 1945.


"Kita bersama rakyat berkomitmen memerangi politik uang atau segala bentuk kecurangan lain yang berpotensi menodai demokrasi dan keistimewaan DIY," katanya.


Ia juga mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gunung Kidul, Sleman dan Bantul harus bisa mewujudkan terselenggaranya pilkada serta menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk memastikan validnya daftar pemilih tetap (DPT) yang masih bermasalah selama ini.


"Sukses penyelenggaraan pilkada disebutkan bukan hanya terselenggaranya ajang pemilihan kepala daerah secara formal semata," katanya.


Lebih dari itu, kata Eko, KPU perlu mewujudkan pilkada yang berbudaya, melawan adanya praktik politik uang. Di sisi lain, pilkada dibiayai oleh uang rakyat, maka pertanggungjawaban penggunaan dana harus transparan.


Eko mengatakan KPU juga harus memastikan bahwa PNS harus netral dalam proses penyelenggaraan pilkada, calon kepala daerah tidak boleh memanfaatkan celah kecurangan untuk memobilisasi suara pemilih.


"Praktik politik uang jangan diberi ruang, sudah waktunya kita pilih pemimpin lewat proses demokrasi yang berbudaya," kata Eko.***2***Budi Suyanto


(KR-STR)