Pemkab diminta antisipasi alih fungsi lahan basah

Kulon Progo (Antara Jogja) - Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan basah, yang menjadi penyangga produksi beras di wilayah tersebut.

"Kami di Komisi II DPRD Kulon Progo menunggu rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengaturan lahan basah. Kami meminta, masa sidang berikunya, pemkab sudah mengajukan raperda ke dewan untuk dibahas dan disahkan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Suharmanto di Kulon Progo, Selasa.

Ia juga meminta Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) mendata luasan lahan basah yang berkurang setiap tahun.

"Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, khususnya lahan basah, pemkab harus membuat kebijakan tentang lahan pengganti lahan basah demi kemajuan pertanian di Kulon Progo," katanya.

Ia mengatakan sawah-sawah dan lahan produktif lainnya di Kecamatan Wates, Pengasih, Sentolo, dan Temon mulai berkurang.

Hal itu, katanya, apabila tidak diimbangi dengan upaya mencetak sawah baru, maka 10-20 tahun ke depan, Kulon Progo akan menjadi konsumen beras.

Menurut dia, cetak sawah baru dan alternatif energi baru melalui gerakan pangan lokal bisa menjadi solusi persoalan pangan.

"Kami berharap, pemkab segera melakukan cetak sawah baru dan memperbaiki jaringan irigasi, serta membuat waduk mini. Hal ini untuk mendongkrak produksi pertanian," katanya.

Kabid Tanaman Pangan Dispertan Kulon Progo Tri Hidayatun mengatakan sesuai program pemerintah pusat, pada 2017 ditargetkan Indonesia bisa swasembada pangan berupa padi, jagung, kedelai. Pada 2015 diharapkan sudah swasembada padi.

Upaya mencapai swasembada itu dilakukan antara lain melalui perbaikan irigasi.

Ia mengharapkan setelah perbaikan irigasi terjadi kenaikan produktivitas minimal 0,3 ton per hektare.

"Wujud bantuan perbaikan irigasi adalah bantuan sosial yang langsung masukan ke rekening. Diharapkan swadaya petani mencapai lebih dari 30 persen, di mana nantinya rencana kegiatan akan dituangkan dalam rencana usaha kelompok. Swadaya diharapkan saluran irigasi bisa bertambah panjang dari rencana semula," kata Tri.
KR-STR