Kemdesa-UGM kerja sama penanganan daerah rawan pangan

Jogja (Antara Jogja) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam upaya penanganan daerah rawan pangan, resolusi konflik, dan pembangunan daerah perbatasan.

"Kami akan melibatkan beberapa ahli bidang pertanian, peternakan, geografi, dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM dalam membantu perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring, dan evaluasi," kata Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Suprayoga Hadi di Yogyakarta, Jumat.

Usai penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan fasilitasi program pengembangan daerah tertentu, Suprayoga mengatakan para ahli tersebut akan diminta masukan pada setiap kebijakan yang akan diambil Kementerian Desa. UGM berkontribusi membantu kementerian selaku birokrat dengan pendekatan teknokratik dalam konteks kebijakan.

Menurut dia, masukan dari para ahli UGM itu bisa membantu memecahkan berbagai persoalan di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah rawan pangan. Masukan terkait ancaman kekeringan yang akan melanda wilayah Indonesia menjadi prioritas.

"Sehubungan adanya ancaman kekeringan, kami berharap para ahli dari UGM bisa melakukan respons cepat karena beberapa pemerintah daerah sudah meminta," katanya.

Selain itu, kata dia, penanganan resolusi konflik seperti yang terjadi di Papua, kementerian juga akan meminta masukan dari ahli UGM untuk ditindaklanjuti segera.

"Untuk wilayah perbatasan, pengalaman dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM di perbatasan sangat potensial sebagai masukan," katanya.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Paripurna mengatakan UGM akan memberikan masukan dalam bidang ilmu sosial humaniora terkait kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut dia, inovasi sosial humaniora itu berupa konsep yang dihilirkan ke pemerintah yang keluarannya berupa kebijakan. Masukan dari pakar bidang ilmu sosial humaniora UGM bisa memberikan prioritas apa saja yang harus segera ditangani.

"Dengan demikian, hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Apa yang dihasilkan berdampak pada masyarakat kecil dan terpinggirkan, yang menjadi perhatian dari pemerintah saat ini," katanya.

(B015)