Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegur dua satuan kerja perangkat daerah karena penyerapan anggaran rendah.
"Ada dua yang mendapatkan lampu kuning karena serapannya rendah," kata Sekretaris Daerah ( Sekda) Gunung Kidul Budi Martono di Gunung Kidul, Kamis.
Ia mengatakan ada dua SKPD yang serapannya rendah, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Namun demikian secara umum penyerapan cukup baik dalam semester pertama mencapai 30 persen deviasi hanya dua persen.
Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran karena rekanan DPU kesulitan mencari batu putih karena penghentian pertambangan. Untuk Dinkes karena pengadaan fisik dan pengadaan obat yang terkendala. "Kami akan melakukan pemantauan agar serpannya maksimal," katanya.
Disamping itu, pihaknya berharap tender yang akan dilakukan tidak gagal karena bisa menghambat penyerapan anggaran.
Selain itu, pemkab berupaya mengenai hibah dan bansos tidak menghambat penyerapan anggaran. "Kami upayakan jangan sampai gagal," katanya.
Dia mengatakan bersama Penjabat Bupati Gunung Kidul Budi Antono akan terus mendorong SKPD agar memaksimalkan penyerapapan anggaran. "Kami bersama penjabat bupati akan terus mendorong penyerapan anggaran," katanya.
Budi Antono sampai akhir tahun nanti pihaknya menargetkan penyerapan anggaran sebesar 90 persen.
Namun demikian, dia mengakui hal itu tidak mudah karena saat ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur hibah dan bansos. "Kami yakin bisa mencapai 90 persen, kami akan kawal itu," katanya.
(KR-STR)
Berita Lainnya
Kemenhub tegur keras-investigasi Pilot Batik Air tertidur
Sabtu, 9 Maret 2024 16:50 Wib
Soal iklan judi online, pemerintah tegur keras platform X
Rabu, 10 Januari 2024 19:15 Wib
Modi tegur Presiden Kanada Trudeau
Senin, 18 September 2023 6:56 Wib
Legislator minta Kapolri tegur Kadiv Humas
Selasa, 11 Oktober 2022 18:13 Wib
F1 tegur Hamilton
Minggu, 5 Desember 2021 3:14 Wib
Satgas COVID-19 Sleman tegur cafe dan perorangan langgar PPKM
Sabtu, 20 Februari 2021 12:09 Wib
Presiden Jokowi minta Mendagri tegur kepala daerah tak beri contoh baik
Senin, 16 November 2020 18:01 Wib
Bawaslu Sleman tegur KPU terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19
Sabtu, 26 September 2020 21:35 Wib