Direktur "Institut Research and Empowerment" Tris Diatmoko di Sleman, Senin, menyampaikan hal tersebut pada diskusi publik menjelang Pilkada Sleman bertema "Masa Depan Kabupaten Sleman di Mata Bupati Sleman" yang menghadirkan dua kandidat Bupati Sleman yakni Yuni Satia Rahayu dan Sri Purnomo.
"Desa penting diperhatikan karena sebagian besar warga Sleman ada di desa. Sebagai lembaga penelitian yang fokus pada isu-isu pemberdayaan masyarakat pedesaan dan penguatan kapasitas demokrasi di pedesaan tanah air, `Institut Research and Empowerment` (IRE) terus berusaha mendesakkan pentingnya pelembagaan kebijakan yang berpihak pada peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan," katanya.
Menurut dia, dalam praktik kepemimpinan Sleman ke depan harus memperhatikan juga hak-hak dasar warga terkait akses ekonomi.
"Bupati Sleman ke depan harus bisa mewujudkan Sleman dengan desa mandiri, pimpin pemerintahan dengan lebih baik. Kita dorong UU 6/2014 bisa diimplementasikan dan kebijakan berpihak untuk warga di 86 desa Sleman. Ada banyak tantangan, bagaimana solusi problema alih fungsi lahan, warga asli Sleman terpinggirkan, yang mendapatkan manfaat orang luar," katanya.
Calon Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mengatakan dirinya memilih berkomitmen untuk memberikan fasilitasi pembangunan padukuhan lebih kuat.
"Bagaimana mengembangkan kapasitas desa, dalam mengawal pembangunan desa? Kita akan dorong inovasi, saya tahu pegawai di Sleman cukup pandai, perlu transparansi birokrasi," katanya.
Yuni yang diusung PDIP, Gerindra dan PKS ini juga mengajak warga Sleman melakukan perubahan mendasar.
"Sudah saatnya membangun di perdesaan, karena secara alamiah pusat-pusat perekonomian baru tumbuh di Sleman. Selama ini pola perencanaan pembangunan di desa belum bagus, butuh pendampingan musrenbang desa-padukuhan agar berjalan lebih adil," katanya.
Sedangkan Sri Purnomo yang juga merupakan mantan Bupati Sleman ini mengakui adanya alih fungsi lahan sulit dibendung. Ia berpendapat sekarang dengan keterbatasan lahan yang ada, pembangunan hunian komersial, perumahan seperti apartemen dan sejenisnya hanya bisa dilakukan secara vertikal.
"Kalau ada masalah izin, untuk Uttara yang masalahnya hingga ke Komnas HAM, kita lihat nanti proses hukumnya," kata Sri Purnomo.***2***
(V001)
