Pemkab diminta datangkan investor pengelola kawasan industri

id kulon progo

Pemkab diminta datangkan investor pengelola kawasan industri

Kabupaten Kulon Progo (Foto Istimewa)

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat mendatangkan investor pengelola kawasan industri, sehingga perusahaan-perusahaan menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

Anggota FPKB DPRD Kulon Progo Nur Eni Rahayu di Kulon Progo, Kamis, mengatakan saat ini calon investor yang akan masuk di Kulon Progo harus mencari lahan sendiri, sehingga menghabiskan energi dan waktu bagi mereka.

"Keberadaan investor pengelola kawasan industri akan mempercepat pertumbuhan investasi di Kulon Progo. Saat ini, jumlah investor yang masuk di Kulon Progo sangat lambat," kata Eni.

Menurut dia, regulasi yang diterapkan untuk investor juga sudah bagus. Hanya saja, pemkab gagal menggandeng investor pengelola kawasan industri. Padahal, investor di bidang ini sangat menentukan kelangsungan investasi.

"Kalau pemkab tidak mampu menggandeng investor bidang pengelola kawasan industri, pemkab harus menerapkan sistem bank tanah. Anggarannya, bisa mengakses dari Pemda DIY," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Kawasan Industri Sentolo sudah ditetapkan di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Pemda DIY. Potensi lahan untuk pembangunan industri seluas 4.700 hektare, tapi kepemilikannya masih ada pada penduduk.

"Kalau pengembangan kawasan industri Sentolo berhasil, Bappenas akan meningkatkan status menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) industri Sentolo. Secara bertahap, akan menggandeng investor untuk membangun pabrik di Kulon Progo. Tahap pertama sudah ada pabrik alat pertanian," katanya.

Menurut Hasto, selama ini Dana Alokasi Umum di setiap kabupaten rata-rata 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berbeda dengan DAU di kota yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya investasi di kabupaten. Padahal, sumber pertumbuhan ekonomi berada di tingkat kabupaten.

"Untuk mempercepat perekonomian masyarakat, maka kabupaten harus menjadi pusat industri dan ekonomi," katanya.***3***

(KR-STR)

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024