KPU optimalkan PPK/PPS sosialisasikan DPS Pilkada

id KPU Bantul

KPU optimalkan PPK/PPS sosialisasikan DPS Pilkada

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantul (Foto Antara/Mawaruddin/ags)

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengoptimalkan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam menyosialisasikan daftar pemilih sementara pemilihan kepala daerah.

"Mengenai DPS sudah masuk tahapan pencermatan, dan untuk sosialisasinya kami optimalkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing kecamatan dan desa," kata Koordinator Divisi Logistik dan Keuangan KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Selasa.

Dia mengatakan DPS Pilkada Bantul telah ditetapkan berjumlah 685.920 pemilih, dan hingga saat ini sudah dipublikasikan melalui papan pengumuman di balai-balai desa dan lokasi strategis wilayah tempat pemungutan suara (TPS).

Ia mengatakan optimalisasi PPK/PPS dalam melakukan sosialisasi DPS karena KPU Bantul tidak merekrut relawan demokrasi (relasi) pada Pilkada 2015, sehingga SDM panitia "ad hoc" di tingkat kecamatan dan desa digerakkan agar terjun ke masyarakat.

"Jadi, teman-teman PPK dan PPS kami berikan kesempatan yang seluas-luasanya untuk berkreasi dalam menyosialisasikan DPS, bisa melalui pengeras suara di masjid-masjid atau `blusukan` untuk mengajak warga mencermati DPS," kata dia.

Didik mengatakan berdasarkan pengamatan, terdapat PPK yang melakukan sosialisasi DPS pilkada dengan mobil keliling, melalui radio komunitas, dan memanfaatkan layanan pesan singkat, bahkan ada yang blusukan ke pasar-pasar tradisional.

"Bahkan dari PPK Pundong berencana melakukan sosialisasi DPS sambil berjualan mides (makanan khas Pundong), kemudian dari PPK Imogiri berencana sosialisasi ke sekolah-sekolah (SMA)," kata Didik.

Ia mengatakan pencermataan DPS oleh masyarakat bertujuan mengetahui apakah data itu sudah mengakomodasi seluruh warga setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih maupun belum, sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Jika ada warga yang belum masuk DPS, bisa melapor ke petugas PPK dan PPS. Sejauh ini progresnya belum ada, karena baru pencermatan, sehingga kami masih menanti tanggapan sebelum penetapan DPT, 2 Oktober," katanya.

(KR-HRI)