CSIS: pemerintah perlu bentuk tim khusus deregulasi

Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk mengatur keberlanjutan program deregulasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo, kata Peneliti dari Center for Strategic and International Studies Jose Rizal Damuri.

"Deregulasi sudah bagus sehingga diperlukan tim khusus untuk menjaga keberlanjutan program itu," kata Jose Rizal di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.

Menurut Jose, satuan tugas khusus yang menangani deregulasi akan bertugas menjamin keberlanjutan program itu dengan melakukan monitoring, evaluasi, serta restrukturisasi berbagai aturan yang tumpang tindih.

"Paket kebijakan itu sebelumnya juga pernah dilakukan pada 2013, namun sekarang sudah tidak ada jejaknya karena tanpa tim khusus," kata dia.

Dalam hal itu, menurut dia, pemerintah dapat mencontoh pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2TKI) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diketuai langsung oleh Wakilnya Boediono.

"Dengan tim khusus, pada kenyataannya penanggulangan kemiskinan pada saat itu cukup berhasil," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Jose, tim khusus untuk program deregulasi juga sebaiknya dapat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan adanya badan permanen di bawahnya.

Jose menilai deregulasi merupakan salah satu bagian dari paket kebijakan ekonomi Jokowi, yang paling efektif memudahkan para pengusaha untuk berinvestasi, karena hingga saat ini masih banyak regulasi yang tumpang tindih, serta justru menghambat kegiatan investasi."Sehingga sudah tepat jika mau disederhanakan atau bahkan dipangkas," kata dia.


(L007)