PSKK: migrasi internasional tingkatkan kehidupan keluarga miskin

id PSKK: migrasi internasional tingkatkan kehidupan keluarga miskin

PSKK: migrasi internasional tingkatkan kehidupan keluarga miskin

Universitas Gadjah Mada (Foto Istimewa)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Migrasi internasional sangat mempengaruhi peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok keluarga miskin di Indonesia, kata Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna.

"Alasan migrasi selain faktor ekonomi juga disebabkan adanya proses yang tidak tepat dalam pembangunan di desa," katanya pada pemaparan hasil studi migrasi internasional pekerja asal Ponorogo, Jawa Timur, di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, menjadi pekerja migran internasional masih menjadi pilihan bagi sebagian keluarga miskin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan bermigrasi, keluarga yang ditinggalkan berharap pada remitansi meskipun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Membatasi mereka untuk tidak bermigrasi tanpa menyediakan lapangan usaha baru tentu bukan kebijakan yang bijaksana. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi pekerja migran," katanya.

Ia mengatakan perlindungan itu bisa diberikan melalui kebijakan fasilitas pembiayaan kredit migrasi bagi rakyat miskin, menyederhanakan prosedur migrasi, dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan di daerah asal melalui pembangunan infrastruktur.

"Program dana desa yang digulirkan pemerintah seharusnya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan apabila diarahkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Namun, kami masih menyangsikan dana desa bisa dialokasikan untuk infrastruktur apalagi mampu menekan angka migrasi," katanya.

Selama ini, kata dia, persentase alokasi anggaran pembangunan untuk infrastruktur di Indonesia hanya dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, Tiongkok dan India itu sudah 8-10 persen dari PDB sehingga kekuatan ekonomi mereka kuat.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat belajar dari pengalaman Tiongkok dan India. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki anggaran besar untuk infrastruktur.

"Presiden Jokowi di masa mendatang harus berani mengambil kebijakan untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur meskipun tidak mudah menyamai Tiongkok dan India," katanya.

Sementara itu, peneliti PSKK UGM Djoko Pitoyo mengatakan Kabupaten Ponorogo saat ini merupakan daerah penghasil pekerja migran internasional tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Bagi masyarakat Ponorogo, kata dia, bekerja di luar negeri telah menjadi gaya hidup turun menurun sejak masa kerajaan Islam di pantai utara Jawa.

Bahkan, pekerja migran asal Ponorogo saat ini tersebar di Amerika, Eropa, Hongkong, Taiwan, dan Timur Tengah.

"Persentase remitan yang dihasilkan migran internasional terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo berkisar 30-40 persen," katanya.

(U.B015)
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2024