Kulon Progo, (Antara Jogja) - Badan Pertanahan Nasional bakal melakukan sosialisasi pengukuran lahan calon lokasi bandara di Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 10-11 November 2015.
"Sosialiasi tetap dilaksanakan pada 10-11 November, belum ada perubahan dan tetap pada rencana semula. Sosialisasi meliputi rencana pengukuran dan pemasangan patok," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan pada sosialiasi itu, tim percepatan pembangunan bandara Kulon Progo dan BPN hanya mengundang kepala desa, dukuh, dan tokoh masyarakat.
Rencananya, kata Hasto, sosialiasi pertama dilakukan di Desa Glagah dan Palihan. Di dua desa itu akan diterjunkan empat tim, masing-masing desa dua tim, sedangkan Desa Sindutan, Jangkaran, dan Kebunrejo akan digabung menjadi satu karena jumlah warga yang terdampak relatif lebih sedikit.
"Sosialisasi dilakukan selama dua hari, setelah itu dilakukan pengukuran dan pemasangan patok," katanya.
Setelah pengukuran, bidang-bidang tanah tersebut kemudian akan dilakukan penilaian besaran ganti rugi oleh appraisal independen.
Direncanakan penilaian bisa selesai April 2016 sehingga diharapkan Desember 2015 appraisal sudah mulai turun.
"Menilai 4.000 bidang butuh waktu dua atau tiga bulan, sehingga harapan saya Desember ini appraisal independen sudah turun," katanya.
Terkait masih adanya 45 warga yang menolak pembebasan lahan untuk pembangunan bandara, menurut Hasto, tidak apa-apa. Pendekatan secara persuasif sudah dan akan tetap dilakukan.
Meski demikian, ketika mereka tetap belum bersedia dipasang patok, maka tidak harus dilakukan pematokan. Pengukuran bisa dilakukan dengan citra satelit maupun dipetakan secara?imajiner.
"Harapan saya, daripada nanti ketinggalan untuk klarifikasi luasan bidang oleh pihak berwajib dalam hal ini tim. Lebih baik kalau cuma klarifikasi luasan bidang kenapa tidak mereka bersedia, biar tahu antara bidang yang dimiliki dengan menurut tim dari BPN," kata Hasto.
Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat akan mempercepat pembangunam bandara di Kulon Progo, Hasto mengatakan percepatan hanya pada penghilangan hambatan.
Kalau proses dan tahapan pelaksanaan, katanya, tidak bisa ditawar, dan harus sesuai tahapan.
"Katakanlah, Kementerian Keuangan menganggarkan biaya operasional pembebasan lahan, ditambah. Sebelum ada kejadian Batik Air tergelincir, kebijakan itu sudah dilaksanakan," katanya. ***1***
(KR-STR)
Berita Lainnya
Bawaslu Kulon Progo siap memberi keterangan terkait gugatan NasDem di MK
Kamis, 28 Maret 2024 15:23 Wib
KPK laksanakan observasi Kulon Progo calon percontohan kabupaten antikorupsi
Rabu, 27 Maret 2024 17:20 Wib
Bawaslu Kulon Progo memusnahkan sampah alat peraga kampanye Pemilu 2024
Rabu, 27 Maret 2024 10:54 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pembahasan penyertaan modal PDAM ditunda
Selasa, 26 Maret 2024 14:53 Wib
KPU Kulon Progo menunggu putusan MK tetapkan caleg terpilih pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 14:12 Wib
Kulon Progo: Pembangunan Tanjung Adikarto mencapai 95 persen
Senin, 25 Maret 2024 10:23 Wib
DPU Kulon Progo sebut perbaikan 16 ruas jalan selesai sebelum Lebaran
Minggu, 24 Maret 2024 16:43 Wib
Disdagin Kulon Progo gelar pasar murah di 12 kapanewon
Jumat, 22 Maret 2024 15:17 Wib