"Kalau tidak memiliki inovasi dalam pelayanan publik pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) pasti ketinggalan sehingga kesejahteraan masyarakatnya juga akan ketinggalan," kata Menteri Yuddy saat membuka acara Bimbingan Teknis Keikutsertaan Peserta "United Nation Public Service Award "(UNPSA) 2016 di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa sore.
Menurut Yuddy, dengan pelayanan publik yang dikemas secara inovatif dan lebih cepat, kepercayaan investor nasional maupun internasional akan meningkat sehingga mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
" Invetasi akan naik, kegiatan produksi akan naik, lapangan juga kerja bertambah, ujung-ujungnya kesana," kata dia.
Selain di bidang investasi, inovasi pelayanan publik juga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas seperti kesehatan serta kebutuhan mendasar lainnya.
Ia mencontohkan, beberapa daerah yang berhasil melakukan inovasi pelayanan publik di antaranya di DKI Jakarta dengan komitmen pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dapat diproses cukup sehari, secara gratis.
"Jadi kalau daerah lain masih sampai 10 hari (pelayanan IMB) maka menurut saya primitif dan ketinggalan zaman," kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan contoh penerapan inovasi pelayanan publik lainnya yakni di Kabupaten Banyuwangi yang mampu memberikan pelayanan persalinan yang langsung disertai dengan pembuatan akta kelahiran bayi secara online.
"Daerah lain dengan ketersediaan teknologi dan sumber daya yang sama seharusnya bisa melakukan terobosan serupa," kata dia.
Oleh sebab itu Yuddy juga berharap agar inovator aparatur sipil negara di berbagai daerah dengan karya pelayanan publik yang efektif dapat membagikan ilmunya kepada daerah-daerah lainnya.
Menurut dia, ide atau inovasi baru hanya dapat muncul apabila aparatul sipil negara secara sungguh-sungguh mempersembahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan negara.
"Bukan hanya datang di kantor jam delapan lalu pulang jam lima," kata Yuddy.
Hingga saat ini, dari 560 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi baru 20 kabupaten/kota yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik. "Belum ada lima persen," kata dia.***2***
(L007)
