Pemkab Gunung Kidul selesaikanpPendataan aset

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan penerbitan 21 sertifikat dan penyelesaian pendataan aset yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan sertifikat 21 bidang tanah yang hilang ditemukan dalam laporan audit BPK 2012.

"Kami berupaya 21 serifikat yang hilang segera diterbitkan pada 2015 supaya pemkab mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK pada 2016," kata Supartono.

Ia mengatakan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga catatan BPK bisa dihapus. Harapannya, untuk target penilaian WTP oleh BPK 2016 bisa tercapai.

Menurut dia, sertifikat ini menjadi kendala Gunung Kidul meraih WTP dari BPK. Untuk itu pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan. "Kami terus upayakan agar administrasi yang menjadi catatan BPK bisa diselesaikan salah satunya mengenai sertifikat yang hilang," katanya.

Untuk mewujudkan WTP, kata Supartono, pemkab melakukan perbaikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD). Sementara itu, dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang paling banyak mendapatkan catatan yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan sudah dipanggil untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan aset.

"Harapannya, bisa melakukan pendataan aset dengan baik," kata dia.

Supartono mengatakan Disdikpora mendapat catatan paling tinggi karena pengadaan barang yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang berasal dari daerah maupun nasional oleh sekolah tidak dicatat secara baik. Sekolah membeli barang namun tidak dicatat dan menjadi temuan BPK.

"Saat ini sudah melakukan inventarisasi dan sudah kami masukkan sebagai aset," katanya.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Gunung Kidul Budi Antono mengungkapkan pihaknya optimis mendapatkan penilaian WTP oleh BPK 2016.

"Kami akan upayakan semaksimal mungkin," katanya.
KR-STR