Pemkab didesak menggandeng tim independen mendata kemiskinan

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat mendata jumlah penduduk miskin dengan menggandeng tim independen agar data yang dihasilkan objektif.

"Data kemiskinan yang harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati perlu mengkolaborasikan data dari Kementerian Sosial, data BPS dan album kemiskinan Kulon Progo," kata Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Raperda Jaminan Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin DPRD Kulon Progo Sasmita Hadi di Kulon Progo, Senin.

Ia mengatakan data kemiskinan dari ketiga sumber tersebut tidak ada yang memiliki akurasi dan objektivitas mendekati seratus persen. Dengan mengkolaborasikan ketiga sumber, data kemiskinan itu akan bisa memperkecil kemungkinan adanya penduduk miskin yang tidak terdaftar dalam data kemiskinan yang ditetapkan bupati.

"Data ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo," kata dia.

Dia mengatakan kemiskinan di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan, jumlahnya tidak sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam, karakter dan budaya masyarakat, sehingga faktor yang menjadi penyebab kemiskinan akan berbeda.

"Penanganan kemiskinan di Kulon Progo perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut," katanya.

Sasmita mengatakan kriteria kemiskinan dengan memperhatikan indikator yang mempengaruhinya perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah karena masing-masing wilayah tidak sama kondisinya.

Salah satu contoh adalah indikator kepemilikan sepeda motor, yang bagi warga perkotaan mungkin bukan merupakan harta yang bernilai ekonomi lebih. Namun merupakan alat transportasi atau sarana mengais rejeki yang memang harus dimiliki.

"Bagi warga pedesaan mungkin merupakan barang mewah," kata dia.***4***

(KR-STR)