Nelayan Kulon Progo kesulitan akses bantuan KKP

Kulon Progo (Antara Jogja) - Nelayan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesulitan mengakses bantuan kapal di atas 30 grosston dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo Sudarno di Kulon Progo, Selasa, mengatakan syarat yang ditentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengakses bantuan yakni memiliki badan hukum dan memiliki modal untuk melaut.

"Pada dasarnya, KKP menawarkan bantuan kapal-kapal besar, tapi dengan syarat. Namun, nelayan Kulon Progo belum bisa memenuhi persyaratan yakni berbadan hukum dan sudah mempunyai modal operasional sekali melaut sedikitnya Rp30 juta," kata Sudarno.

Ia mengatakan tidak semua kelompok nelayan di Kulon Progo memiliki modal untuk melaut. Saat ini, nelayan Kulon Progo masih tradisional. Mereka melaut menggunakan kapal-kapal motor tempel yang modalnya tidak banyak.

"Biaya operasional yang tinggi menjadi beban kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Kulon Progo," katanya.

Selain itu, lanjut Sudarno, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, bantuan kapal dari KKP tidak mereka operasikan karena kesulitan biaya operasional. Sekarang dibalik, KKP memberikan bantuan dengan syarat kelompok harus berbadan hukum dan memiliki modal operasional.

"Jangan sampai bantuan menjadi rongsokan karena nelayan tidak ada yang ambil," kata dia.

Ia mengatakan bantuan yang diberikan DKPP Kulon Progo juga sesuai proposal yang mereka ajukan. Saat ini, bantuan hibah dan bantuan sosial berbasis proposal yang diajukan nelayan.

"Kami tidak mau mencari-carikan bantuan kapal besar. Kami memberikan bantuan sesuai proposal yang masuk. Nelayan bisa mengukur apa yang dibutuhkan," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori meminta DKP melatih nelayan supaya lebih profesional mengoperasikan kapal besar. Jangan sampai, nelayan Kulon Progo hanya sebagai penonton setelah pelabuhan beroperasi.

Selain melatih nelayan, menurut dia, DKPP Kulon Progo harus membenahi koperasi nelayan. Koperasi harus mampu menyediakan modal melaut. Selama ini, nelayan keterbatasan modal dan koperasi tidak mampu memberikan pinjaman modal.

"Modal melaut sangat besar, sehingga koperasi atau lembaga keuangan sangat dibutuhkan. Koperasi harus menjadi penopang utama kebutuhan modal melaut bagi nelayan," katanya.

(KR-STR)