BPBD Bantul usulkan truk serbaguna penanganan kebencanaan

Bantul (Antara) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap pengadaan truk serbaguna untuk mengangkut logistik, korban, dan pengungsi kebencanaan dapat terealisasi pada tahun 2016.

"Tahun ini sudah kami ajukan truk serbaguna yang bisa untuk mengevakuasi korban bencana, untuk mengangkut pengungsi, logistik korban bencana. Kira-kira seperti fungsi truk tersebutu," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Dwi Daryanto di Bantul, Senin.

Menurut dia, usulan truk serbaguna tersebut telah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain itu juga diusulkan pengadaan kelengkapan peralatannya agar bisa difungsikan dengan optimal ketika menangani kebencanaan.

Ia mengatakan, usulan disampaikan karena belum adai sarana yang berfungsi sebagai angkutan evakuasi atau mendistribusikan bantuan korban untuk bencana, sehingga masih sering meminta bantuan sarana angkutan dari instansi lain.

"Jadi nantinya agar kami bisa lebih fokus dalam menangani korban bencana. Karena sudah diusulkan tahun ini mudah-mudahan bisa direalisasikan paling tidak akhir tahun ini, karena biasanya pengadaannya pada pertengahan tahun," katanya.

Terkait dengan sumber daya manusia, pihaknya sudah menyiapkan dan telah mempunyai tenaga yang terlatih, sehingga nantinya setelah truk serbaguna dari BNPB datang bisa langsung dioperasi ketika dibutuhkan.

Selain itu, tahun ini pihaknya juga mengusulkan satu mobil pemadam kebakaran, guna mengoptimalkan penanganan ketika terjadi bencana tersebut dengan respons yang lebih cepat.

Dwi Daryanto mengatakan, BPPD Bantul baru mempunyai dua mobil pemadam kebakaran, satu disiagakan di pos wilayah Banguntapan itu, dan satu disiagakan di Kantor BPBD Bantul yang menjangkau wilayah pusat kabupaten.

"Kalau melihat kebutuhan, idealnya di Bantul minimal memiliki lima pos pemadam lengkap dengan armadanya untuk menjangkau seluruh wilayah Bantul (17 kecamatan) dengan kecepatan respons kurang dari 15 menit setelah laporan masuk," katanya.

(KR-HRI)