Pemkab: eks Gafatar tidak mendapat jatah hidup

Bantul, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak memberikan bantuan jatah hidup warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara setelah dipulangkan kepada keluarga di kampung halamannya.

"Kami hanya menganggarkan untuk kebutuhan makan mereka selama tiga hari tinggal di penampungan, kalau untuk memberikan bantuan jatah hidup (jadup) belum mampu," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul, Suarman di Bantul, Jumat.

Pemkab Bantul pada Jumat (5/2) menyerahkan 45 eks anggota Gafatar asal daerah ini kepada keluarga masing-masing usai mereka menjalani pembinaan dan pendampingan selama beberapa hari di gedung Sangar Kegiatan Belajar (SKB) Sewon.

Menurut dia, pihaknya tidak memberi jadup eks anggta Gafatar, karena selain belum dikategorikan masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga belum masuk dalam program keluarga harapan (PKH) atau kategori sangat miskin.

"Sejauh ini belum memikirkan sampai sana (kelangsungan hidup para eks anggota Gafatar setelah dipulangkan), karena kami saat ini lebih fokus pada upaya memasyarakatkan kembali ke keluarganya," katanya.

Sementara itu, sebagian besar eks anggota Gafatar ini sudah menjual seluruh aset yang dimiliki di kampung halaman untuk bergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) tersebut, sehingga ketika dipulangkan ke keluarga mereka sudah tidak mempunyai aset.

Salah satunya eks anggota Gafatar warga Siangan Desa Triharjo, Gunarto, yang mengaku sebelum meninggalkan Bantul, pria yang sebelumnya berprofesi sebagai penyedia jasa giling padi keliling ini telah menjual rumah dan juga peralatan miliknya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap pemerintah bisa memberikan semacam ganti rugi, sebab diakui hingga kepulangan ini belum ada kepastian. Dirinya mengaku sudah diterima warga dan akan tinggal di tempat saudara bersama istri dan anaknya.

"Selama pembinaan kemarin baru ditanyain minatnya apa, kondisinya seperti ini masih bingung, kalau rencana pingin dagang saja, tapi tidak tahu nanti," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Sumasriyana mengatakan, setelah para eks Gafatar dipulangkan, pihaknya akan terus melakukan pantauan terhadap mereka yang bekerjasama dengan intelejen kepolisian dan TNI.

"Kita merasa kecolongan di tahun 2012 dengan memberikan memberikan izin pendaftaran Gafatar sebagai ormas di Bantul, akan tetapi dengan kondisi sekarang, itu takkan terjadi lagi," katanya.

(T.KR-HRI)