Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengelola tambahan pendapatan dari bunga deposito anggaran sebesar Rp25 miliar setiap tahun.
"Ada tambahan bunga dari deposito anggaran sebesar Rp25 miliar setiap tahunnya. Hal seperti ini juga terjadi di daerah lain. Pemerintah pusat berharap ada penataan agar dana bisa terserap maksimal," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan perencanaan kegiatan dengan lebih baik agar "cash flow" anggaran bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah disiplin dalam mengelola anggaran adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015.
Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah pusat tidak akan lagi mentransfer dana alokasi umum (DAU) dalam bentuk anggaran, tetapi diganti dengan surat berharga negara (SBN).
"Kebijakan tersebut mulai berlaku tahun ini," katanya.
Pada tahun lalu, DAU ditransfer secara rutin setiap bulan oleh pemerintah pusat dengan besaran sekitar Rp50 miliar per bulan karena total dana alokasi umum yang diperoleh Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp600 miliar.
"Mulai tahun ini, surat berharga negara akan diberikan sebagai ganti dana transfer. Nilai surat berharga negara tersebut sesuai dengan nilai tranfer dana alokasi umum. Hanya saja, surat tersebut tidak bisa langsung segera dicairkan. Tidak seperti dana transfer," kata Kadri.
Surat berharga negara tersebut akan diberikan jika anggaran dalam neraca keuangan pemerintah daerah memiliki nilai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan.
"Pada tahun ini pun kami wajib menyerahkan laporan keuangan setiap bulan. Tidak seperti tahun lalu yang disampaikan tiga bulan sekali," katanya.
Hingga memasuki awal Februari, Pemerintah Kota Yogyakarta belum menjalankan kegiatan yang membutuhkan dana relatif cukup besar. Sejumlah pekerjaan yang sudah masuk lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta lebih didominasi pekerjaan jasa, seperti jasa pengamanan, penyapuan, dan premi asuransi.
E013
Berita Lainnya
Pj Wali Kota Yogyakarta tak temukan ASN bolos kerja pascalebaran
Rabu, 17 April 2024 17:37 Wib
Yogyakarta skrining kesehatan seluruh ASN pascalebaran
Rabu, 17 April 2024 14:58 Wib
17 ribu wisatawan banjiri Sabang, Aceh
Senin, 15 April 2024 13:32 Wib
Pemilir diminta jaga stamina-cek kendaraan
Sabtu, 13 April 2024 4:51 Wib
Pemkot Yogyakarta tidak menaikkan tarif parkir saat libur Lebaran 2024
Selasa, 2 April 2024 22:24 Wib
Pemkot Yogyakarta mengimbau masyarakat tidak belanja sembako berlebihan
Selasa, 2 April 2024 12:04 Wib
Pemda harus mampu gali potensi pariwisata gaet wisatawan
Senin, 1 April 2024 7:48 Wib
Tampil di Indonesia Fashion Week 2024, batik Mojokerto, Jatim
Jumat, 29 Maret 2024 11:14 Wib