Bantul siapkan Rp1,4 miliar bantuan modal PKH

id PKH

Bantul siapkan Rp1,4 miliar bantuan modal PKH

Kabupaten Bantul (Foto Istimewa)

Bantul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar pada 2016 untuk bantuan modal usaha bagi keluarga sangat miskin sasaran penerima program keluarga harapan.

"Tahun ini (2016) kami ada dana sekitar Rp1,4 miliar untuk bantuan modal usaha bagi Kube (kelompok usaha bersama) yang anggotanya masuk kriteria sangat miskin sasaran PKH," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Suarman di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, bantuan modal usaha bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) anggota PKH tersebut merupakan program baru dalam pengentasan kemiskinan di Bantul, melalui kegiatan usaha yang dapat menggerakan perekonomian keluarga miskin itu.

Ia mengatakan, data yang ada Dinsos jumlah anggota PKH di Bantul mencapai sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK), sehingga dengan program tersebut, mereka dianjurkan membentuk kelompok usaha supaya dapat mengakses bantuan modal dari pemerintah itu.

"Kemarin (saat pembahasan) diarahkan kalau dia (anggota PKH) bisa membentuk kelompok usaha dianggarkan sebesar itu (Rp1,4 miliar), kami ada data sekitar 60 ribu KK, harapannya bisa membentuk kelompok dengan anggota 10 atau 20 KK," katanya.

Pihaknya akan menyosialisasikan program modal usaha bagi anggota PKH melalui kelompok usaha bersama melalui pendamping PKH di setiap kecamatan, dengan harapan RTSM di wilayahnya bisa membentuk kelompok usaha sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

"Kami ada dana untuk modal usaha anggota PKH, jenis usahanya terserah, mau jualan atau industri kecil, nantinya ada pendampingan dan pemantauan kita, setiap kecamatan setidaknya ada dua orang tenaga pendamping PKH," katanya.

Sementara itu, selain modal usaha bagi anggota PKH, upaya pengentasan kemiskinan di Bantul lainnya dengan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), program ini dilakukan setiap tahun yang pada 2015 direalisasikan untuk 49 rumah dari yang diusulkan diverifikasi 60 KK.

"Pada 2016 program perbaikan rumah tidak layak huni kami usulkan lagi sebanyak 60 KK. Secara ekonomi program ini tidak mengangkat ekonomi keluarga, namun setidaknya biaya mereka berkurang untuk perbaikan rumah," katanya.

(KR-HRI)