Kulon Progo tetapkan 21 desa tangguh bencana

id Desa Tangguh Bencana

Kulon Progo tetapkan 21 desa tangguh bencana

ilustrasi (foto Antara)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan 21 desa sebagai desa tangguh bencana yang tersebar di lima kecamatan.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo Hepy Eko Nugroho di Kulon Progo, Kamis, mengatakan 21 desa tangguh bencana yang tersebar di kawasan Bukit Menoreh yakni Kokap, Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Pengasih.

"Setiap musim hujan, desa tersebut pasti terjadi bencana tanah longsor dengan titik-titik yang berbeda," kata Hepy.

Ia mengatakan di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat 66 desa potensi bencana, tapi tidak semua ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Desa tersebut cukup diberikan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Selain itu, kata Hepy, BPBD juga menetapkan 10 desa rawan potensi tsunami, di antaranya Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, Karangwuni, Bugel dan Banaran.

Terkait kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo menghadapi ancaman bencana alam, ia mengatakan pihaknya mengecek lokasi-lokasi yang potensi terjadi bencana, baik tanah longsor, pohon tumbang dan banjir.

"Kami terus melakukan pemantauan dan pengecekan di lokasi. Setelah itu, data dari lapangan kami gunakan untuk bahan pemetaan dan kebijakan penanganan bila terjadi bencana," kata dia.

Selain itu, kata Hepy, pihaknya akan melakukan pengerukan-pengerukan material longsoran supaya tidak terjadi longsor susulan. Seperti kasus di Nglinggo, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh yang menyebabkan satu orang meninggal karena ada longsor susulan setelah dilakukan pengerukan.

Ia mengatakan BPBD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) DIY terkait penggunaan alat berat untuk mengeruk material longsoran. Rencananya, BPBD akan membuat bangket di Nglinggo supaya tidak terjadi longsor susulan kembali.

"Bupati telah menyetujui pencairan anggaran tanggap darurat bencana untuk menyelesaikan penanganan material longsor," katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Nur Eny Rahayu mengatakan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah potenso bencana, mulai dari wilayah utara potensi tanah longsor dan kekeringan dan wilayah selatan potensi banjir.

Namun penanganan terhadap bencana masih sangat lambat terutama kerusakan infrastruktur yang membayakan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Hal ini dibutuhkan adanya rekening khusus rehabilitasi dan konstruksi yang siap pakai untuk penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana, sehingga kinerja BPBD lebih meningkat dalam melayani kebutuhan masyarakat," kata Eny.

(KR-STR)