KPU Bantul gagas program pengembangan pendidikan pemilih

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggagas program pengembangan pendidikan pemilih menyusul tingginya angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2015.

"Angka partisipasi tinggi ini harus dirawat karena dibanding Pilkada 2010 juga naik, kami merancang dua program unggulan pengembangan pusat pendidikan pemilih," kata Komisioner KPU Bantul Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Titik Istiyawatun Khasanah di Bantul, Minggu.

Menurut dia, kesuksesan Pilkada Bantul 2015 ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75,27 persen atau tertinggi dibanding dua kabupaten di DIY yang mengadakan pilkada sehingga menurutnya kualitas demokrasi di Bantul tetap dipupuk meski tidak ada agenda pemilihan.

Ia mengatakan, dua program unggulan pengembangan pendidikan pemilih yang sedang mereka desain untuk 2016 dan 2017 nanti yaitu Rumah Pemilu dan Kelas Demokrasi Desa.

Titik mengatakan, Rumah Pemilu tersebut diharapkan bisa menjadi pusat informasi mengenai pemilihan umum yang tidak hanya terpusat di KPU Bantul namun juga tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

"Sedangkan dalam kelas demokrasi desa diharapkannya bisa ada lima desa pelopor demokrasi yang meningkatkan kapasitas demokrasi lokal bagi semua segmen masyarakat," katanya.

Meski demikian, kata dia, gagasan tersebut sampai saat ini masih dalam penjajakan dengan pemerintah kabupaten, mengingat skema penganggaran dan konsepnya yang masih perlu digodok kembali.

"Realisasinya mungkin paling cepat akhir tahun, jadi kita masih persiapkan konsep dalam tiga sampai enam bulan ini," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Bantul Divisi Umum, Logistik, Keuangan dan Rumah Tangga, Didik Joko Nugroho mengatakan proses yang lancar dan kedewasaan demokrasi dalam pekaksanaan Pilkada 2015 Bantul perlu dirawat.

Oleh sebab itu, pihaknya juga berharap ada sinergi yang baik antara KPU dengan pemkab untuk meningkatkan kapasitas demokrasi, termasuk dalam hal pendanaan program.

"Harapannya juga bisa bersinergi dengan desa, apalagi desa juga punya banyak dana desa yang salah satunya untuk meningkatkan demokrasi lokal, harapannya potensi di KPU bisa dimanfaatkan desa," katanya.

(KR-HRI)