Pasar Darurat Bendungan selesai sebelum Puasa

id pasar

Pasar Darurat Bendungan selesai sebelum Puasa

Pasar Bendungan Wates di Kabupaten Kulon Progo yang terbakar (Foto Mamiek/Antara)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mentargetkan pasar darurat bagi pedagang Pasar Bendungan yang lapaknya habis terbakar beberapa waktu lalu selesai sebelum bulan puasa.

Sekretaris Daerah Kulon Progo Astungkoro di Kulon Progo, Sabtu mengatakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendata satu persatu pedagang.

"Data yang diperoleh petugas akan digunakan sebagai acuan saat merelokasi mereka ke pasar darurat yang tengah dipersiapkan. Kami sudah memutuskan gambar bangunan relokasi, kemudian diselesaikan administrasinya Senin (2/5) karena bangunannya bersifat sementara dan tidak permanen," kata Astungkoro.

Ia mengatakan materialnya sudah siap. Nanti, koordinasinya pembangunan pasar darurat adalah BPBD dan Disperindag-ESDM. Kenapa harus BPBD yang membangunan adalah BPBD, dan yang mengkoordinir Disperindag-ESDM karena yang memiliki kewangan, dan pihak yang akan melakukan penataan pedagang.

"Disperindag-ESDM yang memilki data pedagang dan sekaligus proses pembangunannya diharapkan segera selesai. Kami minta pembangunan pasar darurat ini selesai dalam satu bulan atau 40 hari," kata Astungkoro.

Menurut dia, pedagang harus segera diberikan tempat berjualan. Alasan pembangunan pasar darurat tidak langsung dibuat karena ada administrasi yang harus dibuat, sehingga BPBD dan Disperindag-ESDM harus membuat desai pasar, penempatan los dan kios bagaiman.

"Kami kumpulkan mereka untuk menyiapkan administrasinya. Lokasi relokasi menempati lokasi belakang SD Negeri IV Bendungan," katanya.

Astungkoro mengatakan pasar darurat ini dipastikan akan bisa menampung 347 pedagang korban kebakaran. Sedangkan untuk para pedagang di barat Pasar Bendungan bisa tetap di lokasi sebelumnya. Pasar darurat tersebut akan dibangun dengan bahan kayu glugu dan atap asbes/seng.

Pemkab Kulon Progo menyediakan anggaran hingga Rp900 juta yang bersumber dari APBD. Desain pasar darurat tersebut sudah diatur agar mampu menampung para pedagang supaya bisa segera berjualan kembali di satu tempat.

Terkait keberatan pedagang menempati lokasi relokasi, Astungkoro menyerahkan sepenuhnya kepada pedagang. Menurutnya, pasar saat ini bersifat darurat, sehingga pemkab menyerahkan sepenuhnya kepada pedagang apakah mau menempati lokasi yang disediakan atau tidak.

"Kami sudah menyiapkan pasar dararut, terkait pedagang menolak, itu hak mereka," katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi meminta pemkab melakukan pendataan secara tepat agar semua pedagang korban kebakaran benar-benar terakomodasi. Jangan sampai justru pedagang baru ataupun oknum-oknum baru yang memanfaatkan kesempatan tersebut.

Secara teknis, ia juga menyatakan bahwa Pemkab Kulon Progo juga perlu mempertimbangkan untuk pembentukan satgas khusus guna penanganan kebakaran ini.

"Keberadaan satgas ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila ada kendala di lapangan ataupun di pasar darurat tersebut di kemudian hari," kata dia. KR-STR