Petugas sensus sering terkendala akses ke perusahaan

Sleman, (Antara Jogja) - Petugas Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sering mengalami hambatan atau kendala akses ke perusahaan besar, hotel, dan perusahaan bidang hukum atau "lawyer" dalam pengumpulan data.

"Namun itu juga tidak semuanya, hanya saja karena ada kendala akses tersebut maka terkadang pendataan harus dilakukan beberapa kali," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman Arina Yuliati, Senin.

Menurut dia, BPS Kabupaten Sleman mulai melaksanakan agenda nasional Sensus Ekonomi 2016 mulai 1 hingga 31 Mei 2016.

"Dalam proses pendataan ini, BPS Sleman menerjunkan 2.255 petugas yang dibagi dalam 570 tim. Dari data petugas itu, sebanyak 1.585 bertugas di lapangan dan 570 orang sebagai pemeriksa," katanya.

Ia mengatakan sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar kegiatan ekonomi masyarakat diluar sektor pertanian. Data nantinya digunakan untuk landasan penyusunan kebijakan pemerintah skala regional maupun nasional.

"Kami mengharapkan dukungan dari pelaku usaha, kami harapkan pelaku usaha kooperatif agar hasilnya bisa menunjukkan potret perekonomian," katanya.

Sasaran pendataan meliputi seluruh usaha atau perusahaan nonpertanian yang berlokasi di bangunan permanen maupun nonpermanen. Diantaranya mall, kantor, hotel, restoran, bank, pabrik, PKL, dan pasar kaget.

Sensus juga menyasar usaha keliling seperti warung, isi ulang pulsa, dan penjaja makanan. Beberapa data yang akan ditanyakan kepada responden antara lain status badan usaha, jumlah tenaga kerja, permodalan, pengeluaran, dan investasi.

"Kurang lebih ada delapan variabel pertanyaan. Hasil sementara akan diperoleh pada Agustus mendatang, sedangkan hasil pencacahan lengkapnya baru diumumkan pada 2018," katanya.

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Sleman Iswanti menambahkan dibanding sensus ekonomi terakhir pada 2006, ada pengembangan variabel dalam proses pendataan kali ini. Khususnya menyangkut usaha "online" dan "franchise" yang beberapa tahun belakangan berkembang dengan pesat.

"Pendataan usaha `online` memang susah karena tidak kentara. Tapi kami akan lakukan pendekatan dari bangunan ke bangunan, tiap rumah tangga sasaran juga akan ditanya kegiatan masing-masing anggota," katanya.

Data sensus terakhir 2006 menyebutkan jumlah usaha di Kabupaten Sleman ada sebanyak 110.545 unit terdiri dari 86.647 usaha level mikro, 22.008 usaha kecil, 1.558 usaha menengah, dan 305 usaha besar. Sisanya sebanyak 26 unit tidak dapat diklasifikan dalam jenis usaha apa pun.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, guna melancarkan program pemerintah tersebut, Pemkab Sleman mengimbau agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan respon yang positif.

"Saya mengimbau masyarakat bisa memberi data yang sebenar-benarnya pada petugas sensus," katanya.

Ia mengatakan kegiatan sensus sebernarnya cukup sederhana, sehingga tidak ada alasan untuk menolak mengikutinya.

Sri Purnomo sendiri baru menjalani sensus pada hari ini. Meskipun harus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, namun dirinya mengaku tidak merasa terganggu dengan kegiatan tersebut.

"Tidak terganggu, proses tanya jawab dalam sensus tidak berlangsung sampai setengah jam. Jadi nanri kalau ada petugas, jawab pertanyaannya sejujur-jujurnya dan jangan ada yang ditutupi," katanya.***4***

(V001)