Bantul (Antara Jogja) - Kejaksaan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyimpangan atau penyalahgunaan dana oleh kepala desa maupun perangkat desa.
"Dalam waktu dekat l kami rencanakan mengumpulkan semua kepala desa untuk sosialisasi. Kami mau sosialisasi dulu tentang penggunaan anggaran desa yang banyak sekarang ini," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul Ketut Sumedana di Bantul, Selasa.
Menurut dia, sosialisasi penggunaan dana desa sebagai antisipasi penyimpangan yang berakibat pelanggaran hukum itu akan melibatkan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuknya bersama pemerintah daerah setempat.
Ia mengatakan antisipasi penyimpangan anggaran tidak hanya dilakukan di tingkat pejabat pemerintahan kabupaten, namun juga tingkat pemerintah desa, mengingat saat ini desa juga mendapatkan gelontoran anggaran yang besar dari pemerintah pusat yaitu dana desa.
"Karena dengan adanya TP4D itu kan kami mau masuk desa. Makanya kami sosialisasi sulu ke depan kamiblakukan evaluasi setiap bulan bersama-sama pemda, sehingga semuanya kami kumpulkan lurah desa termasuk camat," katanya.
Ketut mengatakan dalam menjalan fungsinya TP4D juga akan melakukan pendampingan kepada para lurah dan perangkat desa dari mulai perencanaan dan penggunaan anggaran, supaya tidak ada kesalahan dan dapat menyelesaikan penggunaan anggaran yang sesuai.
"Kami juga mendampingi mereka, jadi tidak hanya sekadar bimbingan tapi ada pendampingan mengenai bagaimana membuat laporan, bagaimana menggunakan dana-dana secara baik," kata mantan Kajari Gianyar Bali tersebut.
Terkait dengan kerawanan penyimpangan dalam penggunaan dana desa, Ketut mengatakan, ada kemungkinan dilakukan perangkat desa karena ketidaktahuan mereka dalam menggunakan dana dengan baik dan sesuai aturan, sehingga perlu ada pemahaman terhadap mereka.
"Kerawanan itu pasti ada, namun kalau sudah kami beri ceramah, ada penyelewengan tetap kita tindak. Namun kami tidak ingin seperti itu, makanya kami antisipasi dengan sosialisasi dan pendampingan ke desa-desa," katanya.
KR-HRI
Berita Lainnya
Kejari dan Pemkab Bantul meluncurkan program Jaksa Masuk Sekolah
Selasa, 26 Maret 2024 16:08 Wib
Cegah tahanan kabur, Kejari Tulungagung gunakan pengawas elektronik
Selasa, 20 Februari 2024 19:43 Wib
Polri menyerahkan tujuh tersangka kasus pengaturan skor ke Kejari Sleman
Kamis, 18 Januari 2024 20:46 Wib
Kejari Gunungkidul menangani 23 perkara narkoba dalam lima bulan
Kamis, 28 Desember 2023 15:11 Wib
Jubir Timnas Anies-Muhaimin ditahan Kejari Jaktim
Kamis, 28 Desember 2023 7:09 Wib
KY harap 2024 masyarakat Papua dapat layanan hukum prima
Selasa, 26 Desember 2023 11:46 Wib
Kejari mengajak pelajar Kulon Progo memahami sikap antikorupsi
Kamis, 7 Desember 2023 17:03 Wib
Kejati DIY menyerahkan tersangka investasi fiktif ke Kejari Yogyakarta
Rabu, 15 November 2023 23:46 Wib