Kulon Progo anggarkan penanggulangan kemiskinan Rp25 miliar

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menaikan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari Rp10 miliar menjadi Rp25 miliar pada 2017.

"Mulai 2017, alokasi penanganan kemiskinan sebesar Rp25 miliar," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Selasa.

Ia mengatakan untuk pengentasan kemiskinan, pemkab akan menggalakan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Perlindungan sosial itu berupa bedah rumah, memberikan jaminan kehidupan bagi penduduk miskin yang absolud dan sudah tidak produktif diberikan uang jaminan hidup sebesar Rp300 ribu per bulan selama satu tahun, katanya.

Selain itu, jatah hidup juga diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kemudian jambanisasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemasangan listrik untuk daerah tertinggal.

Terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai dinas yang ada.

"Kami akan menerapkan bantuan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat membuat mereka tambah sulit karena kesulitan memasarkan produk yang mereka hasilkan," katanya.

Menurut Langgeng, bantuan hulu sampai hilir itu maksudnya pemberdayaan dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran.

"Kami akan melakukan intervensi dari pengolahan produk hingga pemasaran. Jangan sampai bantuan yang diberikan hanya sia-sia dan bersifat sparsial," kata Langgeng.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta pendataan keluarga miskin agar memiliki standar yang jelas dan sinkron dengan semua satuan kerja perangkat daerah pengampu program pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

"Saat ini, data kemiskinan terkesan tidak sama antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) akibatnya program percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan terkesan lambat. Kami berharap data kepala kekuarga miskin hanya ada satu versi di Kabupaten Kulon Progo," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Muhyadi.

Ia mengharapkan keluarga miskin yang permanen dilakukan kebijakan santunan yang tepat sasaran. Kemudian, penduduk keluarga miskin yang bisa dikembangkan menjadi keluarga sejahtera dapat dilakukan kebijakan pedampingan dan motivasi untuk mengubah cara berpikir dan semangat untuk sejahtera.

"Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan seminar setiap tahun untuk melihat keberhasilan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sehingga arah kebijakan dan hasilnya bisa dilihat efektivitasnya di lapangan," kata dia.
KR-STR