Pemkab Kulon Progo telah cairkan dana desa

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mencairkan dana desa kepada 87 desa di wilayah setempat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulon Progo Sri Utami di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) telah mencairkan dana desa tahap pertama sebesar Rp36 miliar dari total penerimaan Rp60 miliar pada 2016.

"Pencairan dana desa telah dilakukan pada Jumat (27/5) oleh DPPKA. Kami juga telah memastikan kepada desa, dan mereka baru mengecek rekening desa hari ini," kata Sri Utami.

Terkait terlambatnya pencairan dana desa, ia mengatakan hal tersebut dikarenakan persyaratan pencairan yang harus dipenuhi pemkab sangat banyak, yakni Perda APBD, Peraturan Bupati tentang Pembagian Dana Desa, kemudian hasil serapan dana desa.

"Hal ini yang membuat lambat. Tetapi, menurut saya, waktu pelaksanaan dana desa sangat cukup. Syarat pencairan dana desa ke pemerintah desa yakni APBDes sudah jadi," katanya.

Sri Utami mengimbau pemerintah desa segera menggunakan dana desa untuk realisasi pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Ia memberikan catatan bahwa penggunaan dana desa harus cermat, transparan dan logis supaya tidak menimbulkan persoalan hukum kemudian hari.

"Dana desa masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti cor blok, gorong-gorong dan bangket. Untuk catatan, dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa," katanya.

Kepala Desa Tuksono Panut mengatakan telah menerima dana desa. Rencancanya, dana tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat dusun-dusun.

"Kami segera akan melakukan sosialisasi kepada dukuh-dukuh supaya segera mencairkan dana desa dan digunakan untuk pembangunan sesuai dengan proposal," kata dia.

STR