Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HKSNI) Gunung Kidul Rujimantoro di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pihaknya sudah menderngar rencana penataan kawasan pantai selatan.
"Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai bagaimana penataan," kata Rujimantoro.
Selain itu jika ada penataan, seharusnya pemerintah melakukan persiapan sebelum melakukan penataan. "Semestinya ada sosialisasi dan penyediaan lahan untuk relokasi," ucapnya, berharap.
Ia mengungkapkan sampai sekarang belum ada sosialisasi. Dikhawatirkan bisa menyebabkan polemik penolakan dari masyarakat.
"Tidak asal meminta dirobohkan dan dibersihkan dari area sempandan. Itu gaya-gaya penggusuran dan pasti akan menimbulkan konflik berkepanjangan," kata dia.
Ia mengatakan salah satu contoh di Pantai Krakal penataan sampai sekarang belum sempurna. Padahal, sudah menghabiskan uang banyak, tetapi sampai sekarang belum terlihat indah.
"Semestinya ada upaya penghijaun di sana, atau justru dijadikan areal pasir putih untuk berbagai kegiatan olahraga pantai," ucapnya.
Seharusnya pemkab, menggandeng masyarakat dalam penataan pantai. Dengan kondisi seperti ini pemkab seolah tidak melindungi masyarakat. "Pemkab seolah-olah meminggirkan kami," sesalnya.
Pasca-MoU antara Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terkait penertiban dan penataan Sultan Ground (SG). Untuk tahap pertama pemkab akan melakukan penertiban pada bangunan yang ada di sepadan pantai selatan Gunung Kidul.
Ketua tim penataan tanah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Gunung Kidul Tomy Harahap mengatakan dari MoU tersebut, pihaknya akan melakukan penataan kawasan sepadan pantai terlebih dahulu. Hal ini menurutnya juga sudah mendapatkan persetujuan kalangan DPRD.
"Kalau menata sempadan pantai akan kita lakukan. Jadi MoU itu belum akan jauh menata hal-hal lainnya, tahap tahun ini ya menata sempadan pantai," ujarnya.***2***
(KR-STR)
