Akademisi: Indonesia memerlukan GBHN untuk acuan pembangunan

Yogyakarta (Antara Jogja) - Indonesia memerlukan Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk acuan pembangunan nasional agar lebih fokus dan memiliki arah yang jelas, kata Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Edi Purwanta.

"Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki banyak keberagaman sehingga suatu acuan pembangunan nasional jangka panjang sangat diperlukan," kata Edi di sela "Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan" yang diselenggarakan MPR RI di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diharapkan pembangunan nasional bisa dilakukan secara lurus langsung pada tujuan serta berjalan efektif dan efisien, meskipun presiden berganti.

"Jika Indonesia ingin maju, maka harus memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang jelas seperti GBHN. Negara-negara maju atau negara berkembang yang pembangunannya pesat juga memiliki `master plan` pembangunan jangka panjang," kata Edi.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan ada beberapa alasan mengapa Indonesia memerlukan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Beberapa alasan itu di antaranya negara seluas Indonesia memerlukan haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Selain itu juga memerlukan integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kedaulatan rakyat.

"Dengan dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, maka sistem perencanaan pembangunan nasional tidak berlandaskan pada Ketetapan MPR tentang GBHN," katanya.

Namun, sistem perencanaan pembangunan nasional menjadi berlandaskan pada UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut dia, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan mengingat implementasi RPJMN didasarkan pada visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum.

"Padahal, masing-masing pemimpin terpilih dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan," kata Bambang.

(B015)