KKP kirim banyak nelayan berdayakan potensi Natuna

id potensi natuna

KKP kirim banyak nelayan berdayakan potensi Natuna

Kehidupan nelayan di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, daerah Sedanau merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Bunguran Barat yang kotanya berdiri di atas air laut. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta (Antara) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirim banyak nelayan untuk memberdayakan potensi sektor kelautan dan perikanan di kawasan perairan Natuna yang nilai ekonominya diperkirakan mencapai 400 ribu ton per tahun.

"Sekarang sudah banyak nelayan dari Pantura (pantai utara Jawa) yang menangkap ikan di sana," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa.

Menurut Susi, saat ini telah terdapat sekitar 300-400 kapal yang menangkap ikan di kawasan perairan tersebut dan kemudian membawa hasilnya ke tempat kapal itu berasal.

Terkait potensi bentrokan antara nelayan dari Pantura dengan nelayan lokal di Natuna, Menteri Susi mengemukakan bahwa nelayan dari luar daerah hanya bisa menangkap dari batas 12 mil laut dari tepi pantai ke laut dalam, sehingga tidak akan bentrok dengan lokal.

Selain itu, ujar dia, Natuna juga akan mendapatkan manfaatnya karena ke depannya bongkar muatan hasil ikan yang ditangkap di kawasan perairan tersebut akan dilakukan di Natuna sehingga tidak lagi dibawa ke luar daerah itu seperti yang terjadi saat ini.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja juga menginginkan banyak nelayan di kawasan pantai utara Jawa (Pantura) dapat melaut di kawasan perairan Natuna untuk lebih dapat memberdayakan potensi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Yang pertama, kita ingin nelayan-nelayan di utara Jawa bisa nangkap di Natuna dan menjual ikan di Selat Lampa," ucap Sjarief.

Sedangkan langkah kedua, ujar dia, adalah dengan mengembangkan sektor perikanan budi daya antara lain komoditas ikan napoleon, kerapu, dan rumput laut, dan dikembangkan pusat pelayanan terpadu.

Sementara rencana pemindahan kapal-kapal perikanan berukuran lebih kecil dari 30 gross tonnage (GT) meliputi 400 kapal dengan rincian 300 kapal untuk tahun 2016 dan 100 kapal untuk tahun 2017.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Natuna yang menjadi kawasan perbatasan RI, oleh pihak nelayan tradisional yang telah lama bermukim di sana.

Menurut Sekjen Kiara Abdul Halim, dorongan untuk mengelola perikanan di Natuna oleh nelayan juga memerlukan pelindung keamanan dan keselamatan nelayan yang melaut.

Apalagi, ia mengingatkan klaim sepihak China di kawasan tersebut dan pola kapal nelayan China yang dijaga oleh armada "coast guard" negara Tirai Bambu tersebut.

Dia berpendapat bahwa apa yang terjadi berulang kali di Natuna yang melibatkan kapal China yang diduga melakukan pencurian ikan menunjukkan adanya persoalan utama yaitu masalah klaim wilayah kedaulatan, beserta efektivitas pengelolaan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia.

Untuk itu, lanjutnya, sudah seharusnya pemerintah melalui jalur diplomatik ke seluruh anggota PBB (tidak hanya ke China) untuk melakukan bentuk penegasan bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menginginkan Natuna dibangun infrastruktur seperti "cold storage" (tempat pendingin) dan sebagainya agar berfungsi sebagai pusat lelang ikan regional.

Menko Maritim mengungkapkan pemerintah mesti mempercepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna karena selama ini kapasitas tangkap hanya sekitar sembilan persen dari total potensi ikan tangkap di wilayah itu.  ***1***(M040)

Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024