Kulon Progo akses anggaran infrastruktur non-APBD

id infrastruktur jalan

Kulon Progo akses anggaran infrastruktur non-APBD

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo melihat pembangunan infrastruktur jalan perdesaan. (Humas Kabupaten Kulon Progo)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengakses anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur pada 2017 agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sangat kecil.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan APBD hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan dalam skala kecil, sedangkan untuk loncatan pembangunan infrastruktur harus kreatif mengakses anggaran dari provinsi dan pusat.

"Kami harus kreatif dan aktif mengakses anggaran dari luar APBD," kata Hasto.

Ia mengatakan anggaran infrastruktur yang dipetakan dalam APBD 2017 sangat kecil. Untuk itu, anggaran dari luar APBD sangat penting untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kulon Progo. Ia mencontohkan program Bedah Menoreh, pemkab akan mengakses anggaran dari pusat.

Pemkab Kulon Progo, kata Hasto, secara intensif melakukan komunikasi dengan Angkasa Pura I supaya infrastruktur lokasi rekokasi warga terdampak bandara menggunakan anggaran dari AP I. Infrastruktur jembatan di muara Sungai Progo yang merupakan pembangunan spektakuler pada 2017, tidak menyentuh APBD melainkan mengguanan dana keistimewaan. Begitu juga anggaran penyelesaian Taman Budaya sebesar Rp58 miliar juga mengejar dari danais.

"Menurut kami, anggaran pembangunan infrastruktur tidak harus menggunakan APBD kabupaten," katanya.

Terkait., RAPBD 2017 Kulon Progo yang normatif, menurut politisi PDI Perjuangan ini, sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintahan 2017-2022 yang terpilih. Pemerintahannya hanya meletakkan anggaran yang ada.

"Sebetulnya, gebrakan-gebrakan tidak perlu diwujudkan dalam APBD. Hal ini dikarenakan banyak program-program yang anggarannya di luar APBB, seperti pembangunan RSUD Wates, revitalisasi puskesmas-puskesmas. Perubahan di Kulon Progo tidak tergantung pada APBD," kata dia.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori mengatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2017 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Muhtarom, bupati dalam hal ini para SKPD belum atau tidak mau meterjemahkan akan hal tersebut. Seharusnya, SKPD membuat kreasi, inovasi, agar angka kemiskinan semakin sedikit, tapi ini tidak dilakukan.

Ia mencontohkan pelaku UMKM harus betul-betul ada pendampingan tidak hanya sekedar memberikan bantuan setelah itu dilepas. Selain itu, SKPD harus melakukan kajian potensi ekonomi, sehingga dengan harapan setiap kecamatan ada pusat kuliner untuk mengangkat usaha kecil juga sebagai sarana rekreasi keluarga.

Berkaitan dengan pendapatan khususnya pariwisata, harus ada inovasi maju, misal setiap objek wisata dibelikan komputer dan buatkan sistem yang baku.

"Saat ini, masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional dan manual. Masa zaman sekarang masih manual," kata dia.


(KR-STR)