Yogyakarta intensifkan sosialisasi KB antisipasi ledakan penduduk

id penduduk

Yogyakarta intensifkan sosialisasi KB antisipasi ledakan penduduk

Ilustrasi ledakan penduduk (Foto antarakalteng.com)

Jogja (Antara) - Kantor KB Kota Yogyakarta menempuh sejumlah cara untuk mengintensifkan sosialisasi gerakan keluarga berencana sebagai salah satu upaya mengantisipasi ledakan penduduk yang dimungkinkan terjadi.

"Salah satunya melalui lomba paduan suara antar-wilayah. Dulu, sosialisasi program KB ini dilakukan dengan sangat gencar. Oleh karena itu, kami ingin menggaungkan kembali gerakan keluarga berencana agar bisa diingat oleh seluruh masyarakat dan kemudian mengikutinya," kata Kepala Kantor Keluarga Berencana (KB) Kota Yogyakarta Eny Retnowati di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, lomba paduan suara yang diselenggarakan di Kompleks Balai Kota Yogyakarta tersebut dinilai efektif untuk mengingatkan masyarakat tentang arti pentingnya program keluarga berencana dengan merencanakan jumlah anak maksimal dua orang di tiap keluarga.

Saat ini, rata-rata jumlah anak yang dimiliki warga Kota Yogyakarta adalah dua hingga tiga orang. Oleh karena itu, lanjut dia, jika program KB tidak dijalankan dengan baik, maka dimungkinkan laju pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkontrol dan terjadi ledakan jumlah penduduk di masa yang akan datang.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, total jumlah penduduk mencapai sekitar 400.000 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 12.599,6 jiwa tiap kilometer persegi.

Hingga akhir tahun lalu, jumlah pasangan usia subur di Kota Yogyakarta yang tercatat menjadi peserta KB mencapai lebih dari 77 persen. Meskipun jumlah tersebut sudah melebihi target awal 65 persen, namun Eny berharap akan ada lebih banyak warga yang menjadi peserta KB.

"Harapannya, setiap warga di Kota Yogyakarta bisa menyukseskan program keluarga kecil, bahagia dan sejahtera," katanya.

Saat ini, Kantor KB Kota Yogyakarta memiliki 23 penyuluh KB yang bertugas di kelurahan. Seluruhnya akan diambilalih oleh pemerintah pusat mulai 2017.

"Seharusnya, setiap kelurahan memiliki satu penyuluh. Karena jumlahnya kurang, maka kami mengangkat petugas teknis untuk membantu sosialisasi di kelurahan," katanya.

(E013)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2024