Survei calon penerima KMS selesai akhir September
Pemerintah Kota Yogyakarta (istimewa)
Yogyakarta (Antara Jogja) - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menargetkan survei dan verifikasi lapangan calon penerima Kartu Menuju Sejahtera 2017 dapat diselesaikan akhir September.
"Akhir September ini, survei lapangan sudah harus diselesaikan dan data masuk. Petugas kemudian melakukan pengolahan data pada Oktober," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di Yogyakarta, Selasa.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan survei dan verifikasi lapangan terhadap 24.270 kepala keluarga yang terdiri atas 18.730 kepala keluarga penerima KMS tahun ini ditambah 5.540 kepala keluarga usulan dari wilayah.
Proses verifikasi di lapangan dilakukan dengan metode wawancara secara langsung terhadap keluarga yang masuk dalam daftar calon penerima KMS 2017.
Petugas membawa formulir yang berisi sejumlah pertanyaan yang disusun berdasarkan parameter dan indikator yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 244/KEP/2012.
Di dalam keputusan tersebut ditetapkan tujuh aspek penilaian yang meliputi pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kendaraan, pendidikan, dan sosial. Dari tujuh aspek tersebut kemudian ditetapkan 17 parameter penilaian.
Hasil survei tersebut kemudian diolah dan hasilnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan uji publik tahap kedua pada November mendatang. Dalam uji publik tahap kedua tersebut, warga hanya bisa mencermati data yang ada tanpa bisa mengajukan usulan penerima baru.
"Harapannya, data penerima KMS 2017 sudah bisa ditetapkan pada akhir Desember. Nantinya, KMS akan ditetapkan oleh pejabat wali kota," kata Hadi.
Usai menetapkan penerima KMS 2017, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bersiap melakukan kajian mengenai parameter untuk menentukan penerima KMS.
"Kami akan tinjau kembali mengenai parameter yang digunakan agar KMS diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya untuk kepentingan tertentu," katanya.
Selama ini, Hadi memperoleh banyak masukan dari berbagai pihak mengenai keinginan sejumlah masyarakat untuk bisa memperoleh KMS karena untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah negeri.
"Banyak yang memaksa agar mereka tetap memperoleh KMS karena akan lebih mudah masuk sekolah negeri. Ini yang ingin kami hindari sehingga KMS bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan," katanya.
KMS adalah kartu identitas bagi warga miskin Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program afirmasi untuk penerima KMS, di antaranya memperoleh kuota khusus untuk masuk sekolah negeri.
(E013)
