DPRD minta pembahasan anggaran 2017 sesuaikan RPJMD

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran 2017 dapat menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

"Arah kebijakan harus selaras dan konsisten dengan indikator kinerja bupati yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Setiya di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2017 agar dimulai dari perkiraan kapasitas keuangan Bantul 2017, dan kemudian bicara kewajiban dasar Pemda Bantul, belanja pegawai, belanja urusan wajib pendidikan dan kesehatan misalnya.

Dengan demikian, kata dia, setelah itu akan ketahuan berapa kapasitas keuangan Bantul untuk pembangunan, sehingga Bantul bisa membuat skala prioritas, mana yang penting dan mana yang kurang penting.

"Selama ini, sebagian penyusunan program kegiatan masih berbasis kegiatan rutin tiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Kebijakan anggaran masih cenderung bagi rata," katanya.

Padahal, kata dia, pola bagi rata seperti itu diyakini tidak akan menghadirkan dampak yang kuat bagi pembangunan daerah.

Setiya juga mengatakan, keselarasan terhadap RPJMD juga akan diuji pada pembahasan anggaran 2017 dan bagi SKPD mitra pembahasan pertama yang akan ditanya adalah apa indikator kinerja tahun ini.

"Bagaimana kondisi `eksisting`, lalu dibutuhkan program apa untuk mencapainya, dibutuhkan anggaran berapa," katanya.

Namun demikian, kata dia, kalau indikator kinerja tidak bisa terjawab, berarti tidak memahami arah yang hendak dicapai oleh SKPD yang dipimpinnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tim pemda.

"Kalau indikator saja tidak mengerti, kami pastikan siapapun kepala SKPD akan kami minta pulang, belajar dulu. Itu sama saja tidak mendukung terhadap kinerja bupati," katanya.
KR-HRI