Ketua Panwas Kabupaten Kulon Progo Tamyus Rohman di Kulon Progo, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama.
"Kami mengajak kepada masyarakat dan seluruh elemen aktif berperan dalam pengawasan seluruh tahapan pilkada," kata Tamyus.
Ia mengajak masyarakat yang memiliki android bergabung dalam media "whatsApp" untuk memudahkan komunikasi.
"Masyarakat atau sukarelawan pengawas pilkada dapat melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di sekitar," katanya.
Sementara itu, Divisi SDM Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan bahwa sosialisasi itu sebagai media koordinasi sukarelawan-sukarelawan pengawas pilkada.
Untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan pada pelaksanaan pilkada, pemilu anggota legislatif, dan pemilu presiden, diperlukukan peran serta aktif masyarakat dan sukarelawan.
"Pelanggaran yang biasa terjadi pada masa kampanye dan pencoblosan, yakni politik uang, kampanye hitam, kekerasan dalam pilkada, pemalsuan dokumen, dan pemberian mahar, serta memanipulasi data hasil penghitungan suara," katanya.
Ia juga mengajak PNS untuk menjaga netralitas. Penegakan pelanggaran pada pelaksanaan pilkada pada tahun 2017 tidak seperti pelaksanaan sebelum-sebelumnya.
Gakkumdu yang terdiri atasi panwas, kepolisian, dan kejaksaan akan bekerja cepat. Kepolisian dan kejaksaan, menurut dia, bisa langsung bergabung menangani kasus pelanggaran.
"Penanganan kasus di gakkumdu lebih cepat karena panwas tidak bekerja sendirian untuk membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran," katanya.***2***
(KR-STR)
