Bappenas: dua daerah DIY percontohan kemiskinan nasional

id kemiskinan

Bappenas: dua daerah DIY percontohan kemiskinan nasional

Bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu (Foto antaranews.com)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan sebanyak dua daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah percontohan bagi program pengentasan kemiskinan pemerintah.

"Gunung Kidul dan Kulon Progo merupakan dua daerah di DIY yang menjadi daerah percontohan dalam program pengentasan kemiskinan nasional," kata Tenaga Fungsional Direktorat Kemiskinan Bappenas Ahmad Karim kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat.

Selain dua daerah tersebut, kata dia, masih ada daerah lain seperti Banyuwangi, Trenggalek, Belitung Timur, dan Sragen, yang menjadi daerah percontohan program penanggulangan kemiskinan nasional.

Menurut dia, dipilihnya daerah-daerah tersebut karena mampu berkolaborasi dengan dunia swasta, memanfaatkan dana ZIS, dan berbagai kegiatan lainnya, dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing.

"Terpilihnya daerah-daerah tersebut karena mampu mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan nasional dengan kondisi di daerah masing-masing. Daerah-daerah lain juga banyak yang sudah sejalan dengan program nasional, tapi relatif belum terintegrasi," katanya.

Ia mengatakan, integrasi program tersebut juga didorong oleh kepemimpinan kepada daerah setempat yang berani melakukan terobosan dalam menjalankan program kemiskinan nasional sesuai konteks daerahnya.

"Saat ini semakin banyak daerah yang mengarah kesana seiring dengan trend pilkada dan munculnya pemimpin-pemimpin daerah inovatif. Karena harus diakui bahwa peran pimpinan daerah sangat sentral dalam hal inovasi," papar Karim.

Ia menuturkan, strategi percepatan penurunan kemiskinan saat ini mengembangkan keterlibatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis rumah tangga.

"Dalam menjalankan program kemiskinan, Kulon Progo dan Gunung Kidul arahnya melakukan pengembangan livelihoods dan ekonomi lokal berbasis rumah tangga yang mendorong dan memberi ruang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk berinovasi," katanya.


(KR-RHN)