Pemerintah perkuat transmigrasi untuk kurangi impor pangan

id transmigrasi

Pemerintah perkuat transmigrasi untuk kurangi impor pangan

ilustrasi kawasan transmigrasi di Desa Tinauka,Donggala, Sulawesi Tengah, (foto Antara)

Yogyakarta, 29/9 (Antara) - Pemerintah segera memperkuat dan menggalakkan kembali program transmigrasi untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

"Model transmigrasi kita jadikan untuk pembangunan desa bukan untuk alasan perpindahan penduduk, namun lebih pada pemberdayaan masyarakat," katanya dalam "Focus Group Discussion" bertajuk Transmigrasi Membangkitkan Industrialisasi Pertanian dari Pinggiran di Yogyakarta, Jumat (30/9).

Ia mengatakan model pembangunan desa melalui program transmigrasi akan dijadikan konsep pembagunan desa di Indonesia karena selama pelaksanaan transmigrasi sejak Orde Baru berhasil menciptakan 1.100 desa mandiri, 383 ibu kota kecamatan, 104 ibu kota kabupaten.

"Keberhasilan masyarakat transmigrasi yang membentuk koperasi dan badan usaha desa akan diduplikasi di 74 ribu desa di Indonesia. Apalagi jumlah desa diperkirakan akan bertambah, yaitu bertambah 74 ribu sehingga akan ada 74.954 desa," ujarnya.

Meskipun jumlah desa semakin bertambah, katanya, sekitar 80 persen penduduk desa hidupnya dari sektor pertanian.

Sementara, lanjut dia, komoditas pertanian yang ada hasilnya rata-rata tidak besar dan tidak memiliki sarana pengolahan pascapanen.

"Desa yang miskin biasanya saat panen harga komoditasnya jatuh karena tidak memiliki sarana pengolahan pascapanen. Kalau ada subsidi tidak ada artinya saat panen, biaya produksi lebih mahal dari harga jual," katanya.

Ia mengatakan pemerintah akan mendorong pembangunan sarana pengolahan pascapanen, namun desa harus mampu menghasilkan produksi salah satu komoditas dalam skala besar.


(KR-RHN)