"Kami baru selesai update data pengusaha mikro, kecil, dan menengah dari tingkat desa, baru selesai pada bulan September lalu, ini nanti akan kami cocokkan dengan data dari BPS," kata Kepala Disperindagkop Bantul Sulistyanto di Bantul, Rabu.
Menurut dia, pencocokan data jumlah UMKM di Bantul antara pemkab dan BPS itu dalam rangka validasi untuk melakukan penyediaan database pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk diunggah dalam sistem informasi kredit program (SIKP) di bawah koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY.
Ia mengatakan bahwa data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah didata lembaganya sekitar 32.000 pengusaha, sementara dari BPS juga punya data jumlah industri UMKM di Bantul berdasarkan hasil sensus ekonomi.
"Kalau kami ada 32.000 pengusaha mikro, kita memang belum dapatkan data dari sensus ekonomi BPS yang mungkin bisa lebih besar lagi. Mungkin paling dekat tahun depan, Januari 2017, kami bisa diberi sehigga kami tinggal mencocokkan," katanya.
Ia mengklaim data pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Bantul yang sekitar 32.000 pengusaha yang dihimpun dari desa-desa itu tingkat kevalidan mencapai 90 persen karena pihak desa yang tahu persis kondisi di lapangan.
Sementara itu, menurut dia, berkaitan dengan database dalam sistem informasi kredit program (SIKP) itu titik beratnya akan menyajikan database yang berkaitan dengan kondisi riil pengusaha mikro dan kecil yang ada di Bantul secara "by name by adrees".
"Dengan demikian, bisa kami lakukan monitoring dan tentunya juga pembinaan. Dari data itu, kita juga tahu berapa yang sudah akses kredit usaha rakyat (KUR) dan yang belum. Bagi yang belum, nanti bisa kami dorong untuk akses kredit," katanya.***3***
(KR-HRI)
