"Yogyakarta jadi daerah uji coba penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus. Namun, belum semua siswa yang terdaftar sebagai penerima, menerima kartu elektronik itu. Paling lambat, November sudah harus selesai," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Edy, uji coba KIP Plus dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi salah sasaran karena sudah melalui proses verifikasi dan validasi yang lebih baik.
Namun demikian, KIP Plus tersebut hanya diberikan kepada siswa SMP dan SMA/SMK. Sedangkan untuk siswa SD tidak diberikan kartu elektronik tersebut dengan pertimbangan bahwa siswa SD belum memiliki tanggung jawab yang dibutuhkan untuk menyimpan atau menggunakan kartu.
Di Kota Yogyakarta, penerima KIP Plus untuk jenjang SMP tercatat 629 siswa SMP, 142 siswa SMA, dan 524 siswa SMK. Kementerian bekerja sama dengan BRI untuk penyaluran bantuan di jenjang SMP dan SMK, sedangkan bantuan untuk SMA dilakukan melalui BNI.
Besaran dana bantuan yang diterima siswa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Rp375.000 per semester untuk siswa SMP, dan Rp500.000 per semester untuk SMA/SMK, sedangkan untuk siswa SD diberikan sebesar Rp225.000 per semester.
Di Kota Yogyakarta, lanjut Edy, terdapat sekitar enam hingga tujuh persen data penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang salah sasaran.
Kesalahan tersebut terjadi karena beberapa sebab, di antaranya penerima ganda, siswa yang berasal dari keluarga yang berkecukupan juga menerima, atau sudah pindah domisili dan perubahan data lainnya.
Kesalahan data tersebut diperkirakan terjadi karena kementerian menggunakan data dari hasil survei instansi lain. "Sedangkan siswa penerima bantuan yang diusulkan dari sekolah, rata-rata sudah benar dan tidak salah sasaran. Siswa salah sasaran ini otomatis tidak bisa mencairkan bantuan pendidikan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Edy, guna meningkatkan validitas data penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, maka usulan data penerima hanya akan disampaikan oleh sekolah secara online yang terhubung dengan data di pusat.
"Sudah ada indikator penerima. Jika memang memenuhi syarat akan diproses untuk diberikan bantuan. Begitu pula sebaliknya. Harapannya, data akan lebih valid," katanya.
Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga terus mengawal pencairan bantuan pendidikan bagi siswa penerima KIP usulan dari sekolah yang belum mendapatkan hak mereka. ***4***
(E013)
