"Sekarang sudah mengerucut apakah lokasinya di Morotai atau Biak. Tahun ini kami harapkan sudah bisa ditentukan," kata Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin seusai Seminar Nasional "Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Nasional Penerbangan dan Antariksa: Problema dan Tantangan" di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Kamis.
Thomas mengatakan rencana induk pembangunan bandar udara (bandara) antariksa (space spot) telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Bandara itu penting bagi Indonesia untuk merespons terus berkembangnya teknologi keantariksaan dunia serta mendorong kemandirian penguasaan iptek dan antariksa nasional.
Menurut dia, saat ini Lapan telah memiliki Stasiun Peluncuran Roket di Desa Cilautereun, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun demikian stasiun itu hanya difungsikan sebagai pusat uji terbang roket bersakala kecil.
"Sedangkan untuk peluncuran roket berskala besar tentu memerlukan tempat yang lebih aman," kata dia.
Selain berfungsi menunjang pengembangan program keantariksaan nasional, pembangunan bandara antariksa juga cukup potensial untuk dikomersialisasikan di kancah internasional karena wilayah ekuator menjadi kawasan favorit bagi negara-negara peluncur roket atau satelit.
Thomas mengatakan pemilihan rencana lokasi di wilayah Indonesia bagian timur yakni Kabupaten Biak, Papua atau Kabupaten Morotai, Maluku Utara menjadi opsi paling memungkinkan sebab tingkat kepadatan penduduk relatif lebih rendah dan berhadapan dengan Samudera Pasifik.
"Harus memilih lokasi yang aman supaya jangan sampai ada risiko kejatuhan objek antariksa setelah dilakukan peluncuran," kata dia.
Penentuan lokasi masih memerlukan kajian secara komprehensif sebab baik di Biak atau Morotai sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Ditinjau dari sisi kesiapan infrastruktur, Biak relatif lebih memadai, namun di wilayah itu jumlah warga lebih tinggi sehingga harus ada relokasi penduduk.
"Sedang di Morotai penduduk sangat jarang, namun insfrastruktur penunjang masih belum banyak," kata dia.
Setelah lokasi diputusakan dan mendapatkan persetujuan tingkat nasional, menurut dia, baru akan dilakukan pendalaman dan perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan bandara antariksa itu. Proses pengembangan bandara itu juga akan melibatkan mitra-mitra Lapan di kancah internasional.
"Yang jelas 25 tahun ke depan Indonesia sudah harus memiliki bandara antariksa," kata dia. ***4***
(L007)
