Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Pengendalian Wilayah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Gunung Kidul Surono di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan baru saja menyelesaikan pembayaran terhadap 81 bidang tanah seluas 21.247 meter persegi dengan nilai Rp7,1 miliar.
"Proses pembebasan lahan sebenarnya dilakukan sejak Januari, tetapi karena ada beberapa kendala baru bisa dilakukan pembayaran pada Desember," kata Surono.
Kendala yang dihadapi di antaranya adalah pada administrasi sertifikat atau letter c pemilik tanah. "Kalau sertifikat belum atas nama pemiliknya maka proses pembebasan lahan agak terlambat. Apalagi banyak sertifikat atau leter c belum atas nama ahli waris," katanya.
Proses pembebasan tanah diawali dengan pengumpulan berkas terkait bukti kepemilikan tanah. Jika sudah sesuai maka dilanjutkan dengan pematokan dan penaksiran harga oleh tim appraisal dan kemudian baru dilakukan pembayaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gunung Kidul Jaka Lelana menambahkan, pengerjaan infrastruktur jembatan hingga jalan penghubung dilakukan oleh Pemerintah DIY.
"Nantinya jalur tersebut digunakan untuk membuka akses dari sisi utara, sehingga jika terjadi kepadatan lalu lintas bisa diarahkan melalui jalur ini," katanya. ***3***
