"Pertumbuhan positif itu disebabkan kinerja pembangunan tahun 2016 tidak ada gejolak ekonomi yang kontraktif," kata Ma`ruf pada "Refleksi Ekonomi Indonesia 2016" di Yogyakarta, Jumat.
Meskipun demikian, menurut dia, kondisi itu belum berdampak besar pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara relatif, indikator kesejahteraan tetap perlu dicermati karena masih pada zona rentan.
"Angka kemiskinan meskipun turun, masih di atas 10 persen, yakni masih ada sekitar 28 juta penduduk berstatus miskin. Ketimpangan pendapatan mengalami perbaikan tetapi angka gini rasio masih di atas 0,3," katanya.
Ia mengatakan bahwa kapasitas fiskal yang terbatas bahkan dalam kondisi defisit 2,4 persen PDB menjadikan sempitnya gerak pembangunan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Fiskal terkuras untuk biaya birokrasi dan investasi publik level dasar.
Bahkan, kata dia, juga terbebani inefisiensi fiskal karena masih banyaknya kasus korupsi. Kondisi ini juga menurunkan daya jangkau program yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, terlebih yang berada di perdesaan di luar Pulau Jawa.
Secara konseptual, menurut Ma`ruf, pilihan empat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan sudah tepat.
Empat strategi itu adalah penyempurnaan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.
"Pada tahun 2016, operasionalisasi strategi tersebut masih dominan pada program sosial dan akses pelayanan dasar, sedangkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan inklusi masih minim," katanya.
Ia mengatakan bahwa operasionalisasi program dan kegiatan masih tercederai oleh ketidakprofesionalan pelaksana lapangan karena pengaruh politik praktis yang kental kolusi dan nepotisme.
"Selain itu, masih banyak implementasi program pemberdayaan yang pelaksanaannya dikonstruksi sebagai proyek," kata Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu.***3***
(B015)
