Papua menanti implementasi "Satu harga BBM"

id satu harga bbm papua

Papua menanti implementasi "Satu harga BBM"

Upacara peringatan kemerdekaan ke-71 RI di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/8). Seusai pelaksaan upacara, PT Pertamina Persero yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan program BUMN Hadir Untuk Negeri 2

Timika (Antara) - Bertempat di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10/2016), Presiden Joko Widodo mencanangkan program "Satu Harga Bahan Bakar Minyak" (BBM) untuk seluruh Indonesia.

Pada saat bersamaan, Presiden Jokowi memeriksa Air Tractor AT-802, pesawat pengangkut BBM yang disiapkan untuk menopang program satu harga itu.

Dalam hitungan Pertamina, perusahaan minyak negara itu akan rugi sekitar Rp800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga BBM yang sama dengan di wilayah Indonesia lainnya.

Namun bagi Jokowi, program "satu harga BBM" termasuk di Papua, bukan sekadar masalah untung dan rugi.

"Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas orang nomor satu dalam pemerintahan Indonesia itu.

Kerugian yang ditaksir mencapai Rp800 miliar itu, katanya, bisa ditutupi oleh Pertamina dengan mencari subsidi silang.

Pertamina dinilainya mampu mengemban tugas ini melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan.

Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya.

"Sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan harga BBM," kata Jokowi.

Sekali lagi Presiden Jokowi menegaskan kebijakan populis menetapkan satu harga BBM yang berlaku seluruh Indonesia, termasuk di pedalaman Papua, merupakan implementasi dari Sila ke Lima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

"Yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu 6.450 rupiah per liter untuk premium," ujarnya.

Realita selama ini, harga BBM jenis premium di pedalaman Papua sangat mahal mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu per liter.

    
              Kado Papua
Bagi birokrat senior Papua Michael Manufandu, program "satu harga BBM" yang dicanangkan Presiden Jokowi itu ibarat sebuah kado yang luar biasa bagi rakyat Papua.

Selama lebih dari 50 tahun integrasi Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi, baru kali ini ada seorang Presiden Indonesia berani mengambil kebijakan politik penting bagi rakyat Papua yang selama ini terkesan selalu dianaktirikan.

"Ini satu kebutuhan mendasar bagi orang Papua. Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi merupakan keputusan politik yang sangat luar biasa dalam catatan pemerintahan di Tanah Papua semenjak Provinsi Irian Jaya hingga sekarang dibagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," ujar Manufandu.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk negara Kolombia itu menilai ketertinggalan pembangunan terutama di kabupaten-kabupaten pedalaman Papua selama 50 tahun integrasi Papua ke NKRI salah satunya dipengaruhi oleh tingginya harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan harga-harga bahan bangunan.

Mahalnya harga-harga barang di pedalaman Papua merupakan efek berantai dari masalah kesulitan transportasi. Semua barang kebutuhan masyarakat harus diangkut dengan pesawat terbang dari Sentani, Jayapura atau dari Timika dan Nabire ke kabupaten-kabupaten pedalaman karena akses jalan darat belum terhubung ke daerah-daerah itu.

Manufandu berharap agar kebijakan Presiden Jokowi soal "satu harga BBM" itu perlu mendapat dukungan serius dari semua pihak, mulai dari kementerian, BUMN teknis,  pemerintah daerah hingga pihak swasta.

"Semua perangkat pemerintah harus dapat mengamankan policy ini melalui kebijakan-kebijakan konkret yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pedalaman Papua. Dunia usaha dan para pelaku usaha di Papua juga harus menyelaraskan diri dengan kebijakan pemerintah, jangan membuat aturan main sendiri untuk semata-mata mencari keuntungan pribadi," kata Manufandu, mantan Wali Kota Jayapura.

Ia mengakui dikeluarkannya keputusan Presiden Jokowi soal "satu harga BBM" semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh persada Indonesia.

Melalui kebijakan satu harga BBM yang berlaku nasional tersebut diharapkan efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang bermukim di kabupaten-kabupaten pedalaman Papua yaitu harga-harga barang kebutuhan pokok dan harga bahan bangunan yang selama ini sangat mahal bisa terjangkau secara ekonomis.

"Tahap pertama yang harus segera dirasakan oleh masyarakat pedalaman Papua yaitu harga barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan bisa diturunkan," harap Manufandu.

Menurut dia, bukan rahasia lagi kalau selama ini harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan harga bahan bangunan di pedalaman Papua sangat mahal.

Sebagai contoh, harga semen per sak di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya saja mencapai Rp500 ribu.

"itu baru di Wamena yang lancar akses transportasi pesawat udara dari Jayapura. Bagaimana di kabupaten lain seperti Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Nduga dan lain-lain yang semua daerah hanya bisa terhubung melalui transportasi udara karena kondisi geografisnya yang sangat sulit," ujar Manufandu.

Kebijakan satu harga BBM tersebut juga dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Orang Asli Papua (OAP) yang selama kurun waktu puluhan tahun merasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintahan Jakarta.

"Saya kira kebijakan ini sangat berpengaruh kepada orang asli Papua yang selama ini sering dicap sebagai kelompok separatis, mau keluar dari NKRI. Tentu hal ini akan mengurangi pemikiran-pemikiran yang selalu bertentangan dengan kehendak Pemerintah Pusat di Jakarta. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terpliharanya kondisi keamanan di Papua yang semakin kondusif. Kita berharap cita-cita menjadi Papua sebagai zona damai dapat kita wujudkan," harapnya.

    
              Masalah klasik
Anggota Komisi I DPR-Papua yang membidangi masalah pemerintahan, hukum, dan HAM, Wilhelmus Pigai juga mengakui persoalan tingginya harga BBM di pedalaman Papua menjadi masalah rumit atau masalah klasik yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah terselesaikan.

Wilhelmus mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan harga BBM di wilayah pedalaman Papua selama ini sangat mahal yang imbasnya berpengaruh pada mahalnya harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan harga bahan bangunan.

         Selain karena alasan transportasi yang mahal dan sulit ke pedalaman, Wilhelmus menilai ada banyak pihak yang ikut bermain di air keruh untuk terus mempertahankan kondisi pasokan BBM ke pedalaman Papua menjadi terhambat untuk tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

         Wilhelmus secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah tingkat kabupaten di pedalaman Papua agar ikut mengawasi mekanisme distribusi maupun penjualan BBM di daerah-daerah pedalaman Papua.

         "Pemprov Papua jangan hanya pangku tangan. Mereka harus kawal kebijakan ini agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk tujuan mencari keuntungan. Harus ada kontrol ketat dari Pemprov Papua dan Pemkab di daerah-daerah pedalaman Papua," kata politisi dari Partai Hanura itu.

Wilhelmus mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe agar membentuk tim khusus guna memantau penyaluran BBM di wilayah pedalaman Papua. Tim tersebut, katanya, harus melaporkan setiap saat soal distribusi dan harga BBM di kabupaten-kabupaten pedalaman Papua ke Gubernur Lukas Enembe, bahkan hingga ke tingkat Presiden Jokowi di Jakarta.

Sejauh ini, Polda Papua telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemantau harga BBM di wilayah pedalaman Papua.

"Kami mengapresiasi langkah Polda Papua yang telah membentuk Satgas pemantau harga BBM di pedalaman. Kami berharap hal serupa dilakukan oleh Pemprov Papua dan Pemkab-Pemkab di pedalaman Papua agar program satu harga BBM di seluruh Indonesia termasuk di Papua benar-benar dirasakan oleh masyarakat pedalaman Papua," ujarnya.

Semua pihak tentu mendukung penuh program "satu harga BBM" di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Hanya saja implementasi program atau kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak terkait agar tidak ada lagi perasaan kecurigaan warga Papua terhadap Pemerintah Pusat di Jakarta.

Terbitnya Peraturan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan tentang penerapan BBM satu harga di seluruh pelosok Indonesia diharapkan menjadi payung hukum sekaligus solusi mengatasi ketidakadilan harga BBM selama ini.

"Pertamina harus terus menerapkan kebijakan BBM satu harga di seluruh pelosok daerah," kata Jonan di Jakarta belum lama ini.

Melalui Permen tersebut akan mendorong para pelaku usaha niaga BBM membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah-daerah terpencil, termasuk di wilayah pedalaman Papua. ***3***
(T.E015)

Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024